Kunjungan "diam-diam" 3 Menteri ke Freeport Terbongkar

Kunjungan tiga menteri ke areal pertambangan PT Freeport Indonesia berbuntut panjang. Pemprov Papua dan Pemkab Mimika akan melayangkan protes ke Presiden Jokowi karena kunjungan tersebut dilakukan secara diam-diam dan tanpa berkoordinasi dengan mereka.

"Kami akan sampaikan surat protes keras ke Presiden. Lain kali tidak boleh pakai cara-cara seperti itu. Kalau ada menteri mau datang, terlebih dahulu harus kordinasi dengan pemda," ujar Bupati Mimika Eltinus Omaleng melalui sambungan telepon, Senin (21/9).

Omaleng mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe kecewa sekaligus marah dengan tingkah Menteri Sofyan Jalil, Sudirman Said dan Saleh Husin yang melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport Indonesia tanpa berkoordinasi dengannya.

"Pak Gubernur sangat marah. Kami juga marah karena tiga menteri itu datang melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemda. Apakah memang aturan protokoler kementerian seperti itu?" ujar Eltinus.

Dia mengaku baru tahu ada kunjungan ketiga menteri pada hari Minggu (20/9) saat diminta untuk melakukan rapat dengan Pemda Papua dan Pemda Mimika di Pendopo rumah dinas Bupati Mimika di Karang Senang, pukul 10.00.

"Saya langsung lapor ke Pak Gubernur. Kami menolak permintaan mereka karena hari libur. Apalagi bertepatan dengan kegiatan ibadah," keluhnya.

Omaleng, seperti diberitakan Antara, juga mempertanyakan kepentingan di balik kunjungan ketiga menteri tersebut. Kunjungan kerja berlangsung di tengah adanya tuntutan warga Suku Amungme, agar Freeport membayar ganti rugi lebih dari Rp 400 triliun atas pemanfaatan lahan jutaan hektare untuk kelanggengan bisnis pertambangannya.

Tuntutan ganti rugi pemanfaatan tanah hak ulayat itu didasarkan pada kenyataan bahwa selama lebih dari 40 tahun Freeport Indonesia beroperasi di Papua, perusahaan itu belum pernah membayar ganti rugi hak ulayat warga Suku Amungme.

Freeport disebutkan hanya membayar dana satu persen atau yang sekarang disebut dana kemitraan dari pendapatan kotornya sejak 1996 sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat setempat.[rgu/rmol]