Longgarkan Impor, DPR Akan Panggil Mendag dan Menteri BUMN

Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid menilai Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong adalah penganut neoliberalisme (neolib) dengan melakukan deregulasi ekonomi di sektor pangan dan lainnya. Politisi Partai Gerindra ini tidak setuju dengan sikap yang memberikan kemudahan impor komoditas masuk ke Indonesia.

Kementerian Perdagangan di bawah Thomas Limbong berencana melakukan deregulasi membebaskan impor sehingga bakal terjadi banjir impor produk luar negeri yang menghancurkan produksi dalam negeri kalau pemerintah tidak memberikan perlindungan kepada konsumen dan industri domestik/dalam negeri.

"Saya tidak setuju dengan pernyataan Menteri Perdagangan yang melakukan deregulasi itu. Saya juga prihatin dengan Presiden yang akan memberikan kemudahan impor komoditas-komoditas masuk ke Indonesia. Ini saya sangat tidak setuju," tegas Abdul Wachid di Jakarta, Minggu (28/9).

Menurutnya, pemerintah harus memberikan perlindungan bagi industri domestik dan konsumen dalam negeri terhadap Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area/AFTA) sekalipun. "DPR harus berani melawan (deregulasi yang membebaskan semua impor). Kita harus menonjolkan produk-produk dalam negeri. Jangan mau dibanjiri oleh produk-produk luar negeri. Kita jangan jadi bangsa konsumen, bukan bangsa produktif," terangnya.

Abdul Wachid menyatakan menolak kebijakan pemerintah yang membiarkan produk-produk luar negeri membanjiri Indonesia. "Saya tidak setuju, yang menyerbu kita produk Cina, Vietnam dan lain-lain. Terutama sektor pangan. Sikap itu tidak sesuai dengan NawaCita yang meproduksi sektor pangan sendiri," tandas Anggota DPR RI asal Dapil Jawa Tengah II ini.

Bahkan, lanjut dia, di Amerika Serikat diberikan subsidi pada peternak sapi. Satu sapi diberi subsidi 2 dolar AS per hari. "Perbankan di AS tidak ada yang mematok bunga 12 persen apalagi 18 persen seperti di Indonesia. Bunga untuk pertanian hanya 5 persen,” kata Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) ini.

Mengenai rencana deregulasi ekonomi yang akan dilakukan pemerintah, Wachid menegaskan, DPR akan memanggil Menteri Perdagangan untuk dimintai penjelasan mengenai pernyataannya tersebut. "Kita panggil Menteri Perdagangan dan juga Menteri BUMN yang melakukan kredit di Cina yang terlalu besar yang akhirnya BUMN-BUMN kita nanti dijual. Deregulasi cenderung liberlaisasi tidak melindungi industri dalam negeri," ungkapnya.

"Mestinya ada barang-barang yang harus diprioritaskan diberikan perlindungan, tidak semua barang impor harus digelontor masuk ke dalam negeri," pungkasnya. [hta/rmol]