Rencana pemerintah mem-blacklist perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan menuai dukungan. Setidaknya dukungan itu datang dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)"Setuju, karena kan di blacklist. Karena dia bisa memberikan dampak secara sistematis, secara nasional ya, dan bisa mengakibatkan perekonomian tergoncang atau terganggu. Karena ini juga menyangkut bukan hanya masyarakat sekitar, tetapi juga masyarakat luas, dan kemudian juga lintas generasi," tegas Abet dalam diskusi 'Asap dan Sengsara' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/9).
Menurutnya, pemerintah harus benar-benar memasukkan perusahaan nakal tersebut dalam daftar hitam. Sehingga tidak bisa berusaha dalam sektor perkebunan dan pengelolaan hutan lagi karena pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan sudah mengancam kehidupan masyarakat.
Abet juga meminta pemerintah tidak khawatir terhadap dampak ekonomi masyarakat sekitar yang disebut akan terganggu jika perusahaan nakal itu tidak beroperasi. Pasalnya, masih banyak perusahaan yang antri untuk mengelola hutan dan lahan dengan baik.
"Kan bukan hanya mereka aja pelaku usahanya, cari pelaku usaha yang lain. Sekarang ngantri kok orang. Tapikan persoalannya ijin itu sudah dikooptasi semua. Itu jangan terlalu khawatir untuk itu, banyak orang yang mau melakukan usaha sejenis gitu loh," tandasnya. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA