post image
KOMENTAR
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merasa bingung dengan tuduhan DPR bahwa dirinya telah menyebabkan 637 ribu orang menganggur. Sebab, di kementeriannya maupun di Badan Pusat Statistik (BPS), tidak pernah ada data seperti itu.

Susi mengakui, saat ini memang ekspor perikanan umum mengalami penurunan sekitar 10 persen. Tapi itu tidak membuat banyak pengangguran.

"Saya tahu ekspor perikanan umum turun 10 persen, tapi tuna naik 80 persen. Lalu, suplai ke pasar lokal naik 240 persen. Kalau disebut 637 ribu pengangguran, saya tidak tahu. Nelayan kita itu jumlahnya cuma 2,7 juta. Itu semua nelayan (melaut)," ucap Susi di Istana Kepresidenan, Jakarta (16/9).

Susi tidak merasa sikap tegasnya membuat banyak pengangguran. Memang, ketegasannya terhadap pencuri ikan telah membuat banyak kapal asing yang mangkrak. Tapi, baginya itu tidak ada soal. Sebab, selama ini kapal-kapal tersebut telah merampok kekayaan ikan Indonesia.

Soal ABK yang bekerja di kapal asing itu, Susi menyatakan, tidak banyak. Jika dirata-ratakan, jumlah ABK yang bekerja di kapal asing itu hanya 10 persen di tiap kapal.

"Jadi, kalau kapal asing karatan, mangkrak, biarin aja. Mestinya kita semua teriak, pajak sudah bayar belum. Apa kompensasi. Sudah nyuri solar, ikan kita juga diambil," tandasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menuding, kebijakan Susi hanya menambah pengangguran dan mengancam kelangsungan industri perikanan. Selama Susi menjabat, terjadi pengangguran pada berbagai sektor perikanan yang mencapai 637 ribu orang.

"Anak buah kapal sekitar 103 ribu orang, buruh unit pengolahan ikan sekitar 75 ribu orang, pembudidaya dan nelayan kepiting rajungan sekitar 400 ribu orang, penangkapan benih lobster 8 ribu, pembudidaya lobster seribu orang, dan pembudidaya ikan kerapu sekitar 50 ribu orang," ungkap politisi PKB ini, merinci.[hta/rmol]

Kemenkeu Bentuk Dana Siaga Untuk Jaga Ketahanan Pangan

Sebelumnya

PTI Sumut Apresiasi Langkah Bulog Beli Gabah Petani

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Ekonomi