Akademisi Universitas Negeri Medan (Unimed), Edianto mengatakan budaya kerja di jajaran KPU Medan menjadi penyebab banyaknya persoalan yang terjadi dalam setiap penyelenggara pemilu termasuk Pilkada Medan 2015. Jajaran KPU Medan yang hanya "bekerja" jelang momen pemilu menjadi penyebab utama minimnya jumlah warga yang tergugah untuk menggunakan hak suaranya di pilkada."Tidak bisa dipungkiri, mereka baru aktif bekerja sekitar 6 bulan jelang pemilu baik Pilpres, Pileg maupun pilkada," ujarnya, Rabu (16/9).
Edianto menjelaskan, dengan masa kerja yang mencapai 5 tahun maka KPU seharusnya memiliki pola kerja yang lebih maksimal. Misalnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang intinya memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa Pilkada itu menjadi momen penting untuk mengubah arah kebijakan pemerintahan nantinya. Hal-hal semacam ini menurutnya harus dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan pilkada sehingga masyarakat mengerti dan memahami peran mereka dan pentingnya suara mereka di Pilkada.
"Kalau yang sekarang ini kan polanya, kalau sudah mau pilkada baru sibuk sosialisasi. Padahal, sosialisasi tidak bisa instan, kalau instan ya akhirnya itu tadi masyarakat rentan disuap karena menganggap Pilkada itu hanya untuk kepentingan sesaat," jelasnya.
Adanya anggapan bahwa Pilkada Medan itu hanya untuk kepentingan sesaat inilah menurut Edianto menjadi penyebab masyarakat selalu mengaitkan kepentingan politik tersebut dengan nilai materi yang akan mereka dapatkan juga secara instant. Kondisi ini akan berbeda menurutnya jika pemahaman masyarakat sudah "dipupuk" sejak jauh hari mengenai pentingnya ikut serta di Pilkada.
"Kalau jauh hari mereka sudah paham pentingnya suara mereka, saya yakin mereka tidak akan mudah dipengaruhi dengan iming-iming uang jelang pencoblosan," demikian Edianto.[rgu]
KOMENTAR ANDA