Provinsi Sumatera Utara sepertinya dianaktirikan dalam persoalan penentuan harga gas oleh pemerintah. Pasalnya, terjadi kesenjangan kebijakan pemerintah dalam menentukan harga gas secara nasional."Harga gas di Jawa Barat dan sekitarnya hanya sebesar USD 9/MMBTU, Jawa Timur USD 6.5/ MMBTU, Batam USD 6.0/ MMBTU. Sementara Singapore USD 3.87/MMBTU serta Malaysia USD 3.58/MMBTU. Sedangkan untuk wilayah Sumut dan sekitarnya, harga gas naik dari USD 8.7/MMBTU menjadi USD 14/MMBTU," kata Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Samatera Utara (Sumut), Johan Brien, Jumat (11/9).
Menurutnya, saat ini pengusaha pemakai gas menjerit dan bahkan terancam akan gulung tikar.
Imbasnya, bakal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran jika harga gas di Sumut ini tetap meroket ke level USD 14/MMBTU.
"Kondisi ini telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui surat oleh APINDO Sumut. Pengusaha pengguna gas sedang lesu tanpa daya sama sekali. Kita berharap Presiden dapat menetapkan harga gas yang kompetitif untuk wilayah Sumut yang adil," jelasnya.
Namun, hingga kini keresahan pengusaha ini belum mendapat tanggapan dari Presiden.
"Meski begitu, langkah pengusaha tak sampai disitu. Kita juga melaporkan kesenjangan harga gas ini ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Parlindungan Purba sebagai Ketua Komite II DPD RI asal Sumut untuk membawa isu tersebut ke tingkat Pusat," ungkapnya.
Johan menilai, migas adalah kepentingan kesejahteraan rakyat. "Kita berharap pemerintah mempangkas semua birokrasi atau trader yang menambah cost. Margin pemasok gas ke industri diatur oleh pemerintah, agar ada kestabilan harga. Jangan dibiarkan ada sistim monopoli," pungkasnya.
Ia menilai, saat ini saham kepemilikan saham PGN sebesar 49 persen kepunyaan asing. Laba yang diperoleh PGN untuk tahun lalu sebesar Rp 8,8 triliun.
"Berarti separuhnya asing yang menikmati, sementara industri lokal kolaps dan pekerja di-PHK. Masyarakat Indonesia khususnya Sumut kini sengsara," pungkasnya.[rgu]
.jpg)
KOMENTAR ANDA