Wakil ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Nezar Djoeli mengatakan penanganan kasus dugaan korupsi bansos oleh KPK menimbulkan efek "ketakutan" bagi anggota dewan untuk mengajukan dana bansos yang diajukan oleh konstituen mereka. Apalagi saat ini, kasus tersebut disebut melibatkan beberapa anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 lalu."Terus terang saja, saat ini banyak kawan-kawan yang ketakutan mengajukan dana itu," katanya saat ditemui di Kantor DPW Nasdem Sumut, Jalan Mongonsidi, Medan, Selasa (8/9).
Politisi Nasdem ini menjelaskan, peruntukan dana bansos merupakan hak masyarakat untuk membantu berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi mereka. Sayangnya penanganan dana ini oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun-tahun sebelumnya tidak dilakukan sesuai aturan sehingga menimbulkan masalah. Salah satunya lagi yakni tidak ketatnya pengawasan terhadap pertanggungjawaban dari penggunaan dana tersebut ditengah masyarakat, hal ini juga menjadi pemicu persoalan.
"Jujur saja, banyak potongan-potongan yang membuat dana yang keluar tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan. Pada akhirnya pengajuan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan pertanggungjawabannya juga akhirnya "ditukang-tukangi," ujarnya.
Diketahui persoalan dana bansos membuat beberapa nama anggota DPRD Sumut terseret. Beberapa diantaranya bahkan sudah menjalani pemeriksaan oleh KPK karena diduga terkait dengan persoalan tersebut, seperti pemeriksaan Ketua DPRD Sumut Ajib Shah, kemarin.
Apakah Nezar juga takut mengambil dana tersebut untuk kebutuhan para konstituennya?
"Saya tidak takut, yang penting konstituen saya yang mengajukan harus jelas pertanggungjawabannya." demikain Nezar.[rgu]
KOMENTAR ANDA