Empat Jenazah Kapal Tongkang Tenggelam Tiba di KNIA

Empat jenazah korban kapal tongkak yang tenggelan di perairan Selat Malaka, Kamis (3/9) tiba di Terminal Kargo Kualanamu International Airport (KNIA), Senin (7/9).

Kedatangan keempat jenazah disambut oleh pihak keluarga dan Wagubsu, T Erry Nuradi, Kadisnaker Sumut Bukit Tambunan, Kepala BP3TKI Sumut Syahrum dan bersama sejumlah stafnya.

Disitu, mereka duduk di depan kereta sorong beserta peti jenazah tersebut. Dalam hal ini, T Erry juga menyempatkan untuk memberi kata sambutan terhadap keluarga korban yang berduka cita.

"Innalillahi wainnailaihi roijun. Segala sesuatu yang berasal dari Allah, tentu akan kembali ke Allah. Sesuatu yang bernyawa, pasti akan mati. Semoga keluarga tetap tabah dan sabar, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran,” kata Erry.

Sejumlah Pejabat Pemrovsu dan Pemkab Deliserdang yang diwakili oleh Syafrullah selaku Asissten I ini menyalami keluarga korban yang datang menjemput jenazah tersebut sembari mengucapkan turut berduka dan memberikan tali asih.

Kepala BP3TKI Sumut, Syahrum menyatakan, saat ini terdapat dua jenazah asal Sumut berhasil diidentifikasi. Keduanya itu yakni, Asminah dan Saniah.

Namun, Syahrum belum dapat merinci asal dari kedua jenazah itu." Dua jenazah lagi akan dipulangkan ke tanah air pada Selasa (8/9)," ungkapnya.

Menurut Syahrum, kapal kayu berukuran 3x15 meter  tenggelam di Perairan Sabah Berenam atau 10 mil dari Malaysia, Kamis (3/9) lalu karena over kapasitas. Artinya, kapal tongkang itu bermuatan 70 orang namun diisi dengan 100 orang.

"Informasi dari Kedutaan Besar RI, sampai saat ini korban selamat 20 orang dengan rincian 18 orang ditahan di Penjara Kelang Malaysia dan 2 orang dirawat di RS Kelang, Malaysia. Sedangkan yang meninggal ada 61 orang yang terdapat di 4 lokasi, pertama RS Kuala Lumpur 22 orang, RS Teluk Intan 6 orang, RS Ipoh 23 orang dan RS Sabah Berenam 10 orang," jelasnya.

Ia mengatakan, keempat jenazah yang tiba di Terminal Kargo KNIA tidak terdata di BP3TKI. "Keempat korban itu tidak memiliki dokumen resmi dari pemerintah atau ilegal," pungkasnya.[rgu]