Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Kotouky mengimbau kepada setiap penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada), pasangan calon (paslon) dan timses, maupun masyarakat pemilih (voter) agar menghadirkan pilkada serentak tahap pertama secara damai, demokratis, dan berintegritas.Hal itu disampaikan Yudi menyusul rentannya konflik sosial pada pilkada serentak di 269 (dua ratus enam puluh sembilan) daerah tersebut.
"Pilkada serentak ini rentan terjadi konflik sosial. Oleh karena, akses kekuasaan yang diperebutkan sangat dekat dengan basis konstituen atau pendukung masing-masing calon," kata Yudi Kotouky yang juga anggota Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Menurutnya, beberapa indikasi potensi konflik tersebut mulai terlihat pada tahap pendaftaran, di mana putusan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serta merta diterima begitu saja oleh pihak berkepentingan. "Sehingga muncul berbagai penolakan sebagaimana terjadi di Kabupaten Mamuju Utara, Kota Mataram, dan daerah lainnya," ujar politisi PKS dari daerah pemilihan Papua ini.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu), dari 269 daerah tersebut, masih terdapat 69 kasus sengketa sejak pendaftaran hingga penetapan pasangan calon. Dari kasus tersebut, 20 kasus sengketa sudah diputuskan, 4 kasus sengketa dinyatakan gugur, dan masih 38 kasus sedang dalam proses musyawarah.
"Namun demikian, dari 20 kasus sengketa yang telah selesai itu bukanlah hasil musyawarah mufakat pihak yang sedang bersengketa, melainkan keputusan pengawas pemilu. Sehingga, keputusan itu bisa saja memicu terjadinya konflik sosial antar pendukung pasangan calon di kemudian hari," tegas Yudi.
Yudi berharap, 38 kasus pilkada yang saat ini masih sengketa dapat diselesaikan denganproses musyawarah. "Jika sengketa itu tidak diselesaikan dengan benar dan adil, maka akan memicu konflik sosial," tutup Yudi.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA