PMII: Jusuf Kalla Intervensi Polri..!!!

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) memastikan bahwa masyarakat sudah simpati terhadap Komjen Budi Waseso saat menjabat Kepala Bareskrim Polri, melihat sepak terjangnya dalam melakukan penegakan hukum. Perwira bintang tiga yang akrab disapa Buwas itu telah menunjukkan keseriusan berperang melawan mafia di berbagai sektor.

Menurut Ketua Bidang Advokasi PB PMII Bambang Tri Anggono, sejumlah prestasi besar sudah dilakukan oleh Budi Waseso. Diantaranya membongkar dugaan korupsi pengadaan kondensat, korupsi cetak sawah, penimbunan sapi, dwelling time, serta melakukan penggeledahan kantor PT Pelindo II.

"PB PMII mendukung penegakan hukum yang digalakkan oleh Komjen Budi Waseso. Save Komjen Buwas," katanya kepada redaksi di Jakarta, Sabtu (5/9).

Bambang menyayangkan, upaya dan komitmen Buwas memerangi mafia dan memberantas korupsi terkendala oleh orang dalam pemerintahan sendiri. PB PMII melihat pencopotan Komjen Buwas dari jabatan Kabareskrim terindikasi adanya intervensi dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut Panjaitan serta Menteri BUMN Rini Soemarno terhadap Polri.

"Bagaimana mungkin pencopotan Buwas dilakukan di tengah Bareskrim yang dipimpinnya fokus melakukan penyidikan dan mengurai kasus korupsi pelabuhan di bawah Pelindo II," jelasnya.

Dia menambahkan, Wapres Jusuf Kalla beserta pejabat kementerian terkait seharusnya mendukung pengungkapan mafia pelabuhan di Pelindo II. Mengingat Pelindo II sebagai muara distribusi masuk dan keluarnya barang harus bersih dari mafia.

Bambang menilai, Wapres Jusuf Kalla dalam mengurai kasus Pelindo II sangat kentara. Ditambah, Menko Polhukam Luhut Panjaitan secara terang-terangan mengeluarkan statement ganjil dengan bahwa telah terjadi kegaduhan ekonomi pasca penggeledahan kantor Direktur Pelindo II, RJ Lino.

"Ada kesan penyembunyian kasus besar secara sengaja dalam mengungkap korupsi pelabuhan di bawah Pelindo II. Yang menjadi pertanyaan besar publik saat adalah kenapa Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam dan Menteri BUMN berusaha melindungi kasus korupsi pelabuhan. Hingga harus dibayar dengan mencopot Buwas dari jabatannya atas nama terjadinya kegaduhan ekonomi," pungkasnya.[rgu/rmol]