Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, menegaskan keseriusannya dalam menyelesaikan masalah waktu bongkar muat peti kemas (dwell time) di pelabuhan.
Menko Rizal pun menegaskan sudah mengumpulkan menteri-menteri terkait dan memerintahkan potong habis perizinan yang menumpuk di sejumlah kementerian dan lembaga.
Mantan Kepala Bulog ini menerangkan saat ini ada 124 perizinan yang menumpuk di 20 kementerian dan lembaga. Menurutnya, ada kementerian atau lembaga yang sengaja mempertahankan aturan hanya karena ingin mempersulit aktivitas di pelabuhan.
"Itu 124 perizinan buat apa? Kita akan pangkas habis. Jadi banyak departemen yang bikin ribet begitu. Terlalu banyak izin untuk jadi importir. Saya sudah kumpulkan sekjen dan menteri-menteri terkait," tegas Rizal saat berbincang dengan wartawan beberapa saat lalu, Rabu (2/9)
Menurut Rizal, dari total 124 aturan perizinan yang ditemukan, akan dipangkas menjadi hanya 41 izin.
"Jadi kita akan potong jadi 1/3 untuk mempermudah proses," ungkap Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini.
Dengan pemangkasan perizinan tersebut, Rizal yakin program-program Presiden Jokowi dalam urusan ekspor dan impor barang dapat teralisasi. Cara pemangkasan perizinan ini juga untuk menghilangkan paradigma bürokrat "jika bisa dipersulit kenapa harus dibuat mudah".
"Zaman dulu di kalangan birokrat kita itu ada paradigma kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin mudah, karena mengharapkan sogokan. Nah kita ubah paradigmanya, Kalau sulit, kita bikin mudah," demikian Rizal. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA