Presiden Joko Widodo harus serius mengambil langkah-langkah strategis dengan mengeluarkan instruksi kepada para kepala daerah yang wilayahnya rawan terhadap gelombang PHK, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah"Fenomena PHK yang marak terjadi dikarenakan lesunya perekonomian Indonesia ditandai dengan melemahnya rupiah terhadap dolar AS," kata analis ekonomi dan politik Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 1/9).
Pemerintah juga, lanjut Andy, harus melakukan konsolidasi internal terhadap para pemangku kepentingan seperti para pengusaha, organisasi serikat buruh dan ekonom daerah. Selain itu harus melakukan langkah cepat dan tepat, seperti penurunan suku bunga untuk mendongkrak investasi, memberikan stimulan atau fasilitas penurunan pajak,dan persyaratan kredit yang fleksibel untuk mendorong produksi.
"Permasalahan tenggat waktu ekspor dan import juga harus disederhanakan untuk menekan ongkos produksi," ungkap Andy.
Andy menambahkan, peran lembaga bipartit di tingkat perusahaan sebagai media komunikasi antara pekerja dan pengusaha harus lebih diberdayakan. Selain itu lembaga tripartit di tingkat nasional, dan posisi Presiden sebagai ketua exofficio perlu ditingkat untuk menigkatkan dialog hubungan industrial yang dinamis, harmonis dan berkesejahteraan.
"Bila perlu komunikasi yang intens minimal dua bulan sekali dilakukan oleh kepala negara, kepala daerah dengan para pemangku kepentingan dunia usaha di Indonesia," demikian Andy. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA