Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencium upaya sistematis untuk melemahkan kinerja pengawasan dalam pilkada serentak tahun ini. Indikasinya dilihat dari belum cairnya anggaran buat panitia pengawas pemilu (panwaslu) di beberapa daerah.Anggota Bawaslu RI Nasrullah mengeluhkan minimnya dana untuk Panitia Pengawas (Panwas) di beberapa daerah seperti di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dan Kabupaten Toli-toli, Sulawesi Tengah.
Kata dia, sampai pada tahapan kampanye ini dana untuk panwas yang terealisasi masih jauh dari kebutuhan yang diajukan Panwas. "Sudah cair memang, tapi baru Rp 250 juta dicairkan dari total dana panwas yang nilainya miliaran, karena nggak mungkin dana panwas itu di bawah Rp 1 miliar," ujar Nasrullah kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Menurutnya minimnya dana yang telah dicairkan kepada Panwas tersebut membuat Bawaslu di tingkat daerah kekurangan dana dalam hal pengawasan tahapan di daerah. Hal itu juga yang membuat Panwas harus mencari dana di luar dana yang disediakan termasuk menggunakan uang pribadinya.
"Bahkan, kata panwas di Kabupaten Toli-toli sampai harus meminjam dana dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Minta tolong provinsi pinjem dulu Rp 250 juta yang baru dicairkan, itu paling habis 1,5 bulan, buat bayar PPL (petugas pengawas kelurahan) aja berapa, sampai mereka bingung uang dari mana lagi," katanya.
Atas kejadian ini, Nasrullah mensinyalir ada upaya sistematik untuk melemahkan peran pengawas di daerah. Caranya dengan tidak mengucurkan secara penuh dana untuk pengawasan.
"Saya tangkap terkesan sistematik di daerah tertentu yang dengan sengaja menghilangkan powernya pengawas karena dia lihat pengawas nggak main-main di daerah ini, proses beneran ini," ujarnya.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA