Jokowi: Tenang, Duit Masih Banyak

Kondisi rupiah kian melorot dan ancaman krisis ekonomi sudah di depan mata, tapi Presiden Jokowi tetap kalem. Senyumnya masih mengembang ketika bertemu rakyat. Tak ada tanda-tanda sedang panik sedikitpun. Jokowi meminta masyarakat dan dunia usaha meniru dirinya yang tetap tenang. Apa yang membuatnya tetap tenang? "Duit kita masih banyak," kata Jokowi.
 
Sejak Senin (24/8), rupiah sudah menyentuh angka Rp 14.000 per dolar AS. Kemarin, rupiah belum juga bangkit. Dalam perdagangan antarbank, rupiah ditutup di level Rp 14.054 per dolar AS atau hanya menguat 4 poin dari pembukaan Rp 14.048 per dolar AS. Terus tertekannya rupiah membuat para pengusaha waswas. Mereka bisa bangkrut jika rupiah terus melemah sampai level Rp 15.000 per dolar AS.

Sehari sebelumnya, Jokowi memang sibuk mengantisipasi melemahnya rupiah. Seluruh kepala daerah dia kumpulkan dan diperintahkan segera mencairkan uang triliunan yang terparkir di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Selanjutnya, Jokowi juga mengundang para pengusaha kakap ke Istana Bogor. Jokowi meminta bantuan para pengusaha itu untuk sama-sama mengeluarkan Indonesia dari persoalan pelambatan ekonomi.

Kemarin, Jokowi memang tak terlihat sibuk ngurusin ekonomi. Jokowi justru banyak mendekatkan diri ke ulama dan rakyat yang selama ini teraniaya, yakni korban lumpur Lapindo. Tapi, di arena yang dihadiri para ulama itu, Jokowi juga tak bisa menutup bibirnya untuk tak berbicara soal ekonomi.

Jokowi menebar optimisme agar seluruh rakyat Indonesia tidak pesimis dengan kondisi ekonomi saat ini. Jokowi memastikan uang yang ada di kocek negara ini masih aman dan bisa mengatasi krisis.

"APBN kita masih Rp 460 triliun, APBD Rp 273 triliun, dan BUMN masih punya Rp 130 triliun. Itu belum termasuk dana pihak swasta. Intinya, kita masih pegang duit," ucap Jokowi usai membuka Munas IX Majelis Ulama Indonesia di Gedung Grahadi, Surabaya, Selasa (25/8)

Jokowi meminta semua pihak tidak larut dalam bayang-bayang krisis. Semua harus optimis, krisis tidak akan terjadi. "Jangan mengikuti arus psikologi lemahnya nilai tukar mata uang. Harus ada terobosan agar kita bisa tetap survive!" tegasnya.

Menurut Jokowi, lemahnya rupiah dan perekonomian nasional bukan karena fundamental Indonesia lemah. Rupiah letoy karena faktor eksternal seperti krisis Yunani, rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, dan depresiasi Yuan, China.

Untuk melawan pengaruh eksternal, pemerintah berusaha menggenjot perekonomian. Caranya dengan mempercepat belanja. Jokowi mengaku sudah menginstruksikan semua kementerian/lembaga dan kepada daerah untuk mempercepat penyerapan belanja modal. Aturan-aturan yang selama ini menjadi penghambat, sudah direvisi.

"Pemerintah melakukan deregulasi besar-besaran. Apa yang bisa kita sederhanakan kita sederhanakan. Apa yang bisa dipotong segera dipotong sehingga bisa memotivasi kita semua," jelasnya.

Dalam kesempatan itu Jokowi juga minta tak ada pihak yang menakut-nakuti masyarakat atas ancaman krisis. Media justru harus mendorong masyarakat agar tetap optimis. "Jangan membuat berita-berita yang membuat masyarakat menjadi semakin tidak optimistis," ucapnya.

Lewat akun twitternya, @jokowi, Presiden juga mengaku sudah berusaha menahan pelemahan rupiah. Jokowi meminta publik sama-sama bergandengan tangan menahan pemelamahan rupiah ini. "Ayo bahu membahu atasi pelemahan rupiah dengan cara beli produk lokal," ajaknya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan pemerintah tak tinggal diam atas pelemahan rupiah. Pemerintah sudah membuat langkah antisipatif melalui kombinasi kebijakan fiskal dan moneter. "Pemerintah dan BI (Bank Indonesia) tidak pernah berdiam diri untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah," ucap Bambang saat rapat dengan Banggar di DPR, kemarin.

Menurut Bambang, stabilitas nilai tukar rupiah penting dijaga agar tak berdampak luas terhadap aspek perekonomian nasional. Dalam RAPBN 2016, pemerintah mematok nilai tukar rupiah paling tinggi di angka Rp 13.400 per dolar AS. "Dalam pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2016 pada Juli lalu, rata-rata nilai tukar yang disepakati Rp 13.000 sampai Rp 13.400," jelasnya.

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono memastikan bahwa selama ini DPR sudah bermitra dengan pemerintah untuk dapat menentukan cara-cara percepatan alokasi dana yang dianggarkan dalam APBNP. Karena itu, dia tidak setuju DPR disebut menghambat kerja pemerintah dalam menangani pelemahan rupiah itu.

Terpisah, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengatakan, ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah agar rupiah tak jebol ke angka Rp 15.000 per dolar AS. Pertama, segera memperbaiki serapan belanja baik pusat maupun daerah. Supaya tidak berakibat korupsi, maka percepatan serapannya mesti dilakukan dengan manajemen rescue atau penyelamatan.

Kedua, uang-uang yang tidur di lingkungan pemerintah segera didayagunakan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan UMKM. Ketiga, segera inventarisir kontrak-kontrak pertambangan jangka panjang dan meminta badan internasional untuk menilai aset-aset ini. [hta/rmol]