Ketua Komisi VI Hafiz Tohir menilai, pemerintah gagal mengatasi permasalahan perdagangan daging sapi di negeri ini, sehingga harga komoditi ini sempat melejit hingga Rp130 ribu-140 ribu/kilogram, dan pedagangnya mogok berjualan."Sebagai regulator, pemerintah seharusnya sudah tahu, barang itu cukup atau tidak (di pasaran). Ketika barang ini menjadi langka, itu yang akan menjadi persoalan," ujarnya dalam keterangannya kepada redaksi.
Dia mempertanyakan sejauh mana pengawasan yang dilakukan pemerintah, sehingga peristiwa itu terjadi. Juga, bagaimana bisa setelah pemerintah mengeluarkan izin impor 50 ribu ekor sapi, tapi kemudian polisi menemukan ada 21 ribu sapi yang ditimbun di sebuah peternakan di Tangerang, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar selama tiga bulan?
"Maka, jangan disalahkan bila kemudian timbul statemen-statemen yang menyatakan ada kartel yang mengatur bisnis komoditi ini di Indonesia," imbuhnya.
Hafiz mengaku, Komisi VI telah meminta kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki adanya dugaan kartel daging sapi ini, dan menafikkan adanya kementerian terkait yang bermain.
Menurut dia, kelangkaan itu dipicu oleh adanya permainan dari importir dan pedagang untuk menekan pemerintah agar tetap mengeluarkan izin impor sapi, sehingga harga daging hewan penghasil susu ini dapat dimainkan kembali.
"Tapi kalau memang ada kementerian yang bermain, kita akan melaporkan kepada lembaga hukum. Kami juga akan memberikan sanksi politik," tegasnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA