Komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan pilkada serentak yang aman, demokratis dan tanpa kecurangan belum terlihat jelas. Padahal pilkada merupakan intrumen mewujudkan kesejahteraan masyarakat.Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Pustaka Institute, Rahmat Sholeh saat diskusi bertema " Pilkada Sebagai Sarana Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat" di Hotel Grand Menteng, Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (20/8).
"Kesejahteraan hanya dapat direalisasikan bila kepala daerah yang terpilih adalah figur yang legitimate, bukan hasil curang atau politik uang. Bukan juga karena kecurangan oleh petahana atau hasil rekayasa politik seperti skenario calon tunggal," kata Rahmat.
Menurut Rahmat, bagi partai politik, pilkada menjadi pertaruhan eksistensi, kelangsungan, dan kepentingan strategis politik mereka. Mengingat begitu pentingnya pilkada bagi partai politik dan calon kepala daerah, maka segala cara akan dimainkan untuk memenangkan pilkada.
Belum lagi jika bicara penggunaan fasilitas negara oleh petahana atau memobilisasi pejabat dan aparatur pemerintah daerah dalam memuluskan kemenangan petahana dipilkada masih banyak ditemukan. Kondisi pilkada yang akan datang pun diperparah dengan mantan narapidana yang bisa ikut menjadi kepala daerah.
"Potensi konflik pilkada akhir tahun ini akan lebih besar dibanding pemilihan presiden 2014. Pemerintah masih belum siap, termasuk dari segi undang-undang atau perarturanya pilkada nanti. pilkada jangan dianggap remeh, pemerintah harus lebih bergerak cepat, perkuat peraturan dan tindak petahana atau calon yang curang. Sampai saat ini masih banyak dibiarkan," demikian Rahmat. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA