Ormas Ngarep Bisa Ikut Pilkada

Tertundanya 4 daerah mengikuti pilkada serentak tahun ini membuat aktivis or­ganisasi masyarakat (Ormas) jengkel dengan sikap partai politik. Ke depan, kalangan ormas ngarep bisa dilibatkan dalam proses pendaftaran calon kepala daerah.

Empat daerah, yakni Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kota Mataram dipastikan gagal mengi­kuti pilkada serentak tahun ini. Mengacu pada PKPU No. 12 Tahun 2015, daerah yang han­ya memiliki 1 pasangan calon, maka pelaksanaan pilkada akan diundur ke 2017.

Sekjen Pergerakan Indonesia (PI), Abi Rekso Pangalih men­gatakan, sudah seharusnya ormas juga mengambil peran dalam persoalan ini. Abi meng­klaim, ormas adalah sebuah institusi sosial yang mampu mendidik rakyat dengan agen­da ideologis jangka panjang.

"Rakyat harus dibiasakan berorganisasi, baik dalam ling­kup kehidupan terkecil atau lintas profesi," katanya dalam diskusi kemarin di Jakarta.

Selama ini, lanjut dia, Ormas menyoroti munculnya para calon pasangan Pilkada Serentak 2015. Dia menud­ing, kegagalan dalam proses kaderisasi partai secara in­ternal sehingga membuat hanya ada satu pasang calon di pilkada.

Hal lain yang tidak kalah penting, hampir 50 persen kandidat kepala daerah yang mencalonkan bukanlah murni kader partai. Mayoritas mereka yang diusung oleh parpol untuk maju di pilkada berlatar belakang pengusaha kaya dan birokrat.

"Ke depan, ormas dituntut terlibat aktif mengisi kepemimpinan politik dan turut aktif dalam proses advokasi kebi­jakan dan pembenahan situasi politik," mimpi Abi Rekso.

Aktivis Pro Independent, Reiza Azhari, mengingat adan­ya kegagalan partai politik tersebut, seharusnya calon independen bisa menjadi alter­natif dari kemandekan produk­tivitas pemimpin. Sayangnya, syarat untuk maju menjadi calon independen tergolong berat. Untuk itu, ia meminta agar ada keringanan syarat bagi para calon yang ingin maju. [hta/rmol]