Musda DPD KNPI Sumut Versi Munas Jakarta di Medan Ricuh

Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Sumatera Utara ke XIII versi Munas Jakarta  yang diadakan di Hotel Candi, Jalan Darussalam, Kecamatan Sunggal berakhir ricuh, Sabtu (15/8).

Pasalnya, ratusan kader KNPI dari beberapa DPD kabupaten/ kota di Sumut
membubarkan pelaksanaan Musda yang dituding ilegal tersebut.

Panitia pelaksana Musda DPD KNPI Sumut yang dituding ilegal,  Marasutan juga nyaris menjadi bulan-bulanan ratusan kader KNPI yang mengamuk.

"Apa kau? Jangan kau pecah belah pemuda di Sumut ini ya," kata ratusan pemuda yang mendatangi lokasi Musda itu.

Awak media yang melakukan peliputan kericuhan itu sempat dilarang."Apa kalian rekam-rekam, jangan diliput," teriak para pemuda yang tampak beringas itu.

Situasi akhirnya dapat dikendalikan dan awak media diperkenankan mengambil gambar peristiwa kericuhan itu.

Sejumlah petugas dari Polsek Sunggal dan TNI yang mendapat informasi turun kelokasi kejadian.

Dari lokasi, petugas membawa ketua Panitia Musda DPD KNPI Sumut versi Munas Jakarta Marasutan  ke Polsek Sunggal guna pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara, petugas kepolisian meminta agar Musda yang digelar dihentikan, guna menghindari hal- hal yang tidak diinginkan.

Usai membubarkan pelaksanaan Musda itu, para pemuda mencopot spanduk Musda yang terpasang di depan Hotel.

Papan bunga ucapan selamat atas pelaksanaan Musda juga diputar balik. Sementara itu, ratusan pemuda yang membubarkan kegiatan.

Musda yang seyogyanya digelar tersebut adalah merupakan kubu KNPI versi Jakarta Fahd A. Rafiq.

Sementara, yang melakukan pembubaran merupakan kader-kader KNPI dari kubu kongres KNPI Papua yang dipimpin Muhammad Rifai Darus.

"Yang jelas, sampai saat ini yang kami akui kongres di Papua, jadi jangan mereka datang mengobok-obok KNPI di Sumut ini," ujar seorang kader KNPI dari ormas  Sapma PP, Syaiful Sambas.

Sementara itu, pengurus DPD KNPI Medan, Coky Aritonang mengatakan, pembubaran dilakukan karena pelaksanaan Musda tersebut tidak mendapat izin dan illegal.

"Gak bisa dipertanggung jawabkan. Katanya kita di undang, rupanya gak ada diundang," jelasnya. [hta]