Perombakan Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dilaksanakan Rabu lalu (12/8). Lima menteri dan sekretaris kabinet yang disusun ulang tentunya menjadi sebuah harapan baru bagi rakyat menuju kehidupan yang lebih baik.Namun begitu, Ketua Umum HIMA Persis Nizar Ahmad Saputra menilai bahwa perombakan kabinet bukan berdasarkan kepentingan rakyat. Melainkan lebih pada kepentingan politik.
Pergantian Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno ke Luhut Panjaitan hanyalah untuk mengamankan posisi Presiden Jokowi dalam mempertahankan kekuasaan ala Orde Baru. Dengan memilih Luhut sebagai mekopolhukam, Jokowi ingin memuluskan pasal penghinaan presiden dan betul-betul dijaga. Pemilihan ini juga menjadi bukti Jokowi telah ingkar komitmen untuk tidak membagi-bagi jabatan.
"Kalau Jokowi benar-benar merombak kabinet demi kepentingan rakyat mengapa beberapa menteri yang kinerjanya non prestasi juga tidak dirombak? Mengapa Puan Maharani, Rini Soemarno, Sudirman Said yang kinerjanya jalan di tempat tetap dibiarkan?" ujar Nizar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/8).
Nizar juga menilai bahwa Darmin Nasution yang ditunjuk sebagai Menko Perekonomian merupakan tokoh ekonomi liberal. Hal ini tidak akan membawa perubahan kepentingan rakyat selain hanya untuk memenuhi kepentingan pemodal asing.
Ditambah pergantian Menteri Perdagangan diisi oleh Thomas Lembong, pengusaha yang jejaknya tidak bisa dilepas dari kasus pengemplangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
"Jokowi-JK tolong berhentilah membohongi dan menipu rakyat. Jangan gadaikan negara dan bangsa ini demi kekuasaan dan memenuhi syahwat asing," tegas Nizar. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA