Diklat hukum yang diikuti kader-kader GMNI diharapkan melahirkan pengacara-pengacara publik yang handal dan profesional, serta tidak kehilangan roh dan semangat nasionalismenya untuk tetap menjaga sistem negara kebangsaan melalui pengabdian di bidang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Demikian disampaikan Ketua Umum DPP PA GMNI, Ahmad Basarah, saat menyampaikan sambutan dalam acara Diklat Hukum yang digelar DPP PA GMNI kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi RI dan Hanns Seidel Foundation di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta (Selasa, 11/8).
Acara ini diselenggarakan tanggal 11-13 Agustus dan diikuti oleh 40 orang kader GMNI yang berlatarbelakang sarjana hukum. Kegiatan ini merupakan debut pertama DPP PA GMNI yang baru saja terpilih dua hari lalu atau hari Minggu 8 Agustus 2015.
"Insya Allah dalam waktu dekat DPP PA GMNI juga akan menandatangani Kesepakatan Kerja Sama atau MoU dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan juga kerja sama dengan lembaga-lembaga dan ormas lain," ujar Ahmad Basarah.
Sementara itu, Ketua MK yang juga alumni GMNI, Arief Hidayat, dalam sambutannya mengatakan bahwa lembaganya siap untuk bekerja sama dalam rangka menghadirkan proses peradilan yang fair agar hak-hak konstitusional warga negara yang bersengkata di MK dapat terpenuhi.
"MK memerlukan kerja sama dengan berbagai kalangan terutama dalam membangun kehidupan kebangsaan yang sadar konstitusi," demikian Arief. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA