eneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menegaskan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tak seperti yang diharapkan rakyat."Sekarang kalau ditanya masyarakat satu-satu yang bayar BPJS itu, mana ada yang tau uang yang mereka keluarkan untuk iuran BPJS kemana dan untuk apa, dikelolanya gimana," kata Daeng saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (9/8).
Menurut sejarahnya kata Daeng, BPJS sebenarnya berasal Asian Development Bank (ADB) yang membiayai perencanaan sampai pembentukan Undang-undang No 40/2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang No 24/2011 Tentang BPJS. Makanya, Daeng mencurigai ada titipan kepentingan kekuatan finansial global dibelakangnya.
Ia menjelaskan bahwa keterlibatan ADB dapat dilihat dari surat Menteri Keuangan RI tahun 2002 yang ditandatangani oleh Menkeu Boediono kepada Presiden ADB Tadao Chino saat itu. Didalam surat tersebut, Menteri Keuangan pemerintahan Megawati Soekarnoputri itu meminta asistensi tehnis dan finansial berupa hutang dari ADB untuk pembentukan OJK (Otoritas Jasa keuangan), BPJS dan memperkuat PPATK.
"Jadi tujuan sebenarnya untuk memperkuat sistem keuangan yang mengandalkan investasi dalam pasar keuangan dan modal. Jadi jangan mimpi BPJS untuk pelayanan kesehatan. BPJS adalah alat penarikan dana masyarakat secara murah dan memaksa. Karena sifatnya individual, masyarakat tak bisa menghindar," beber Daeng.
Atas dasar itu, menurut Daeng, pihaknya yang sejak tahun 2003 gencar menolak program jaminan sosial nasional (JSN) yang akhinrya saat ini berbentuk BPJS, menilai lembaga yang harusnya bisa melaksnakan amanah konstitusi untuk bisa menjamin kesehatan dan sosial masyarakat, malah bersifat seperti asuransi murni pencari profit.
"Rakyat dieskploitasi, padahal rakyat sudah dikeruk lewat pajak, ini terus dikeruk. Rakyat yang harusnya memiliki dualat hanya dijadikan peserta yang ditentukan oleh seberapa besar dia mampu bayar," demikian Daeng.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA