Kesulitan yang dialami oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk "menembus" pemukiman para pejabat dan pemukiman Tionghoa di Medan tidak akan terjadi jika sosialisasi tahapan Pilkada Medan 2015 sudah dilakukan secara maksimal oleh KPU Medan. Demikian disampaikan anggota DPRD Kota Medan, Hasyim menyikapi keluhan petugas PPDP dalam melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada Medan 2015."Saya melihat memang sosialisasi yang masih sangat minim," katanya, Kamis (6/8).
Politisi dari suku Tionghoa ini menjelaskan, seluruh warga Kota Medan termasuk kalangan pejabat dan suku Tionghoa akan sangat kooperatif untuk menerima petugas jika mereka sudah mendapat pemahaman yang baik mengenai tahapan yang sedang berjalan. Dari berbagai laporan yang disampaikan para konstituennya, Hasyim menyebutkan alasan utama mereka tidak menerima kehadiran petugas yakni karena para petugas tidak didampingi oleh petugas pemerintah setempat seperti kepling.
"Padahal kalau didampingi oleh pemerintah setempat seperti kepling, saya kira tidak ada masalah," ungkapnya.
Hasyim menjelaskan pengalamannya ketika melakukan sosialisasi kepada warga pada pemilu legislatif 2014 lalu. Saat itu, ia mengaku mensosialisasikan dirinya secara door to door ke pemukiman-pemukiman yang dihuni warga yang tidak mengenalnya. Namun hal tersebut berjalan dengan baik karena ia didampingi oleh kepala lingkungan.
"Hal seperti ini yang harusnya dilakukan oleh petugas. Saya tidak tau apakah petugas yang direkrut KPU untuk memutakhirkan data ini benar-benar memahami strategi ini," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan KPU Medan mengaku sulit untuk melakukan coklit data pemilih akibat sulitnya "menembus" pemukiman pejabat dan Tionghoa. Akibatnya coklit ini masih berjalan sekitar 60 persen.
"PPDP kesulitan 'menembus' rumah pejabat, birokrat dan pemukiman Tionghoa," kata Koordinator Divisi Data dan Sosialisasi Komisi Pemiliha Umum (KPU) Medan, Edy Suhartono.[rgu]
KOMENTAR ANDA