Menteri Susi Menyulut Emosi Ribuan Nelayan

Rekomendasi Ombudsman tentang pelarangan alat cantrang tidak juga digubris Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bahkan, nelayan mengalami intimidasi saat akan melaut.

Koordinator Forum Masyarakat peduli Nelayan (FMPN) Hadi Sutrisno mengatakan, Menteri KKP Susi Pudjiastuti seharusnya melaksanakan re­komendasi Ombudsman agar menunda kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat tarik (Sene Nets).

"Sudah sebulan sejak dike­luarkannya rekomendasi dari Ombudsman, belum ada tindak lanjut dari KKP. Malah sekarang-sekarang terjadi intimidasi, terja­di ketegangan di daerah-daerah karena izin berlayar nelayan dihentikan. Akibatnya, memacu aksi spontanitas nelayan," ujar Hadi kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Rabu (5/8)

Dikatakan Hadi, bahkan sejak dua hari lalu, ketegangan antara nelayan dengan petugas KKP serta Perhubungan Laut (Perla) terjadi di daerah Tegal, Pati dan Rembang.

Menurutnya, pihak KKP men­geluarkan Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sedangkan Perla mengeluarkan Surat Ijin Berlayar (SIB). KKP dan Perla saling lempar tanggung jawab, dan nelayan yang dirugikan.

"Sempat terjadi ketegangan, di Tegal yakni di kantor KKP dan Perla sudah digeruduk masa ne­layan. Ketegangan sempat mereda setelah izin dikeluarkan. Di Pati, di Rembang pun demikian. Saya lihat mereka mengambil lang­kah sendiri-sendiri, yang pada akhirnya nelayan mengancam bahwa siapapun yang mengha­langi nelayan bekerja akan dibakar gedungnya," paparnya.

Selain masih menunggu re­alisai terhadap rekomenda­si Ombudsman oleh Menteri Susi, lanjut Hadi, nelayan kian tidak sabar karena terus-terusan diperlakukan dengan tidak adil. "Nelayan menganggap Menteri Susi tidak taat aturan dalam mengeluarkan kebijakan, seba­liknya nelayan malah dipaksa harus taat pada aturan yang dikeluarkan Susi," katanya.

Karena itu, Hadi mempertan­yakan pembentukan opini yang menyebut kinerja Menteri Susi membanggakan. "Survei-survei menyebut Susi, sebagai Menteri Jokowi dengan Kinerja terbaik, ini perlu dipertanyakan? Di da­lam melakukan survei, lembaga itu melibatkan stakeholder atau tidak? Sebelum melakukan pe­nilaian harus ada evaluasi dari implementasi kebijakannya".

Dikatakan dia, bagi orang awam yang tidak tahu seluk beluk tentang perikanan dan dunia kenelayanan, tentu saja Menteri Susi akan dianggap dewa dan dibangga-banggakan. "Sebaliknya bagi nelayan, tujuan di bentuknya KKP adalah untuk mesejahterakan nelayan, bukan malah menyeng­sarakan nelayan," tandasnya.

Jika persoalan dan keluhan nelayan tidak direspons positif, lanjut Hadi, maka gerakan pe­nentangan kepada Menteri Susi dari nelayan bakal masif. "Saya yakin akan terjadi ledakan yang begitu dahsyat, sehingga menimbulkan situasi yang tidak kita inginkan bersama. Karena ini me­nyangkut urusan perut. Ini masih konsolidasi. Dipastikan demo ne­layan selanjutnya bisa akan brutal. Kondisi nelayan saat ini seperti jerami kering," ujar Hadi.

Sebelumnya, akun Twitter Menteri Susi seolah tidak mau tahu dengan rekomendasi Ombudsman tentang nelayan. Kicuan yang diposting pada 31 Juli 2015 pukul 12.06 WIB disebutkan; 'persoalan di negeri ini sustainability masih dianggap remeh. Permen saya melarang seine net dimentahkan oleh Ombudsman'.

Ketua Front Nelayan Bersatu (FNB) Bambang Wicaksana juga menyampaikan belum ada realisasi terhadap rekomendasi Ombudsman. "Sama sekali be­lum ada. Namun, kami tetap merapatkan barisan untuk maju ke Mahkamah Agung (MA). Tidak hanya menggugat Permen KP Nomor 2 Tahun 2015, tapi juga permen-permen yang lain. Kami akan mengajukannya bersama-sama dengan korban kebijakan terdampak yang lain se Indonesia," ujarnya.

Dikatakan Bambang, sampai saat ini sebagian nelayan tetap melaut, karena pemerintah tidak bisa memberi mereka makan selama masa ketidakpastian regulasi yang amburadul itu. "Inilah fakta di lapangan yang membuktikan ketidakmampuan Menteri Susi," katanya.

Yang jelas, lanjut dia, emosi para nelayan sudah memuncak. "Dan pemerintahan Jokowi san­gat tidak peka terhadap apa yang terjadi di lapangan. Sudah sehar­usnya Presiden Jokowi berbuat sesuatu terhadap anak buahnya yang nyata-nyata menyesengsara­kan nelayan," ujarnya. [hta/rmol]