Jelang diselenggarakannya Kongres III Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) pada tanggal 7-9 Agustus 2015 mendatang, sejumlah kalangan mendesak agar format organisasi tersebut berbentuk presidium.
Mantan pengurus Presidium GMNI periode 1989 Endro S Yahman mengatakan format presidium lebih tepat sebagai terjemahan konsep gotong-royong dalam organisasi.
"Format presidium lebih tepat untuk menterjemahkan konsep gotong royong dan musyawarah dalam organisasi," katanya di Jakarta, Rabu (29/7).
Sementara itu, menurut Ahmad Suhawi konsep presidium menjadi penting untuk mewadahi seluruh alumni GMNI yang berasal dari berbagai latar belakang profesi sekaligus partai politik yang berbeda-beda.
"Sudah saatnya Persatuan Alumni GMNI menjadi rumah bersama bagi alumninya yang saat ini tersebar ke berbagai posisi," kata mantan pengurus Presidium GMNI sekaligus kader Partai Golkar tersebut.
Senada dengan pendapat di atas, Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Wahyuni Refi mengatakan, selama ini konsep DPP yang diterapkan PA GMNI terkesan tidak mewadahi seluruh alumni GMNI dan tidak mencerminkan konsep gotong royong yang telah diajarkan oleh Bung Karno.
"Kalau DPP itu kurang tepat bila mengusung konsep gotong royong karena sifatnya instruktif," kata mantan ketua Presidium GMNI tersebut.
Sejauh ini, terdapat beberapa nama yang diusulkan sebagai presidium PA GMNI diantaranya, Ahmad Basarah (Wasekjen PDI Perjuangan), Sinyo H Sarundajang (Gubernur Sulut), Frans Leburaya (Gubernur NTT), Awang Farouk (Gubernur Kaltim), Kristia Kartika (profesional), Arif Hidayat (Ketua Mahkamah Konstitusi), Eva Kusuma Sundari (Politisi PDI Perjuangan), Riyad Oscha Khalid (profesional), Dajrot Syaiful Hidayat (Wagub DKI Jakarta), Ugik Kurniadi dan Dedy Rachmadi (mantan ketua presidium GMNI). [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA