Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan mengatakan rangkaian penggeledahan dan pemanggilan hingga pencekalan terhadap Gubernur Sumatera, Gatot Pujo Nugroho akan membuat pemerintahan di Sumatera Utara menjadi terombang ambing. Kondisi ini diyakini akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah mengingat kepala daerahnya saat ini tengah disorot KPK sebagai buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK beberapa waktu lalu.Politisi muda ini menyebutkan, salah satu hal yang bisa menyelamatkan kondisi ini yakni jiwa kesatria dari orang yang mampu mengakui kesalahannnya dan berani bertanggung jawab.
"Kalau langsung mengaku dan bertanggung jawab, saya kira Sumut tidak akan dalam kondisi seperti sekarang ini," katanya, Selasa (14/7/2015).
Kader PDI Perjuangan ini menyebutkan, rangkaian kegiatan KPK untuk melengkapi berkas kasus dugaan suap yang dalam memenangkan gugatan Pemprovsu terhadap Kejatisu tersebut tidak hanya dipandang sebagai persoalan individu. Sebab, kasus ini dilakukan oleh sosok dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan. Disisi lain, kondisi ini juga akan sangat rawan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mencari keuntungan dari sisi politis.
"Tentu ini akan dimanfaatkan secara politis, dan itu akan membuat situasi kita di Sumatera Utara semakin terombang-ambing. Padahal butuh konsentrasi penuh dari seluruh unsur baik pemerintahan, partai politik dan lainnya dalam rangka mensukseskan Pilkada serentak pada 23 kabupaten/kota di Sumut," ungkapnya.
Namun apakah ada orang yang berani mengaku sebagai orang yang bersalah dan paling bertanggungjawab dalam kasus tersebut?
"Itulah yang kita tunggu," demikian Sutrisno.[rgu]
KOMENTAR ANDA