Partai Nasdem mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengembangan terkait pelaku operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.
Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum DPP Hermawi Taslim meminta KPK untuk terus mengembangkan kasus ini sebagai pintu masuk dalam membongkar semua praktek pengadilan yang sering diwarnai suap, khususnya di Medan dan wilayah Indonesia lainnya.
"Harus terus ditindaklanjuti, karena melibatkan tokoh kunci terutama ketua PTUN Medan dan sebuah kantor pengacara ternama di tanah air," ujar Taslim dalam keterangan kepada media, Sabtu (11/7).
Menurutnya, bisa jadi kasus ini merupakan rangkaian dari kasus dan permasalahan hukum yang lebih besar dengan melibatkan berbagai pihak berkepentingan atas berbagai penyimpangan yang sedang berlangsung.
Taslim juga berharap agar kasus ini menjadi refleksi terhadap Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi. Terlebih, tersiar kabar ketua PTUN Medan yang tertangkap tangan, Tripeni Irianto,telah lolos fit dan propertest sebagai hakim tinggi oleh Tim MA dengan rangking yang menakjubkan, yakni peringkat 2.
"Bagaimana mungkin seseorang yang dinyatakan lulus dengan nilai dan predikat begitu istimewa ternyata kemudian memiliki cacat moral yang begitu buruk. Jadi dugaan kami ada yang keliru dalam sistim pembinaan karier di MA," ungkapnya. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA