Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria menilai sangat tidak bijak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan aturan pembatasan calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana.Riza mengaku kecewa atas keluarnya putusan tersebut karena dikhawatirkan akan melanggengkan politik dinasti di berbagai daerah.
"Sampai kiamat daerah akan menjadi kerajaan, karena petahana memiliki punya anggaran fantastis, kekuasaan dan segalanya. Padahal banyak putra-putri daerah yang layak diberikan kesempatan untuk maju di Pilkada," kata Riza Patria dalam diskusi 'MK Melegalkan Politik Dinasti' di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (9/7).
Politikus Partai Gerindra itu menyatakan meskipun sudah dua periode atau 10 tahun menjabat kepala daerah, calon dari petahana sangat berkepentingan untuk terus berkuasa melalui keluarga atau kroninya karena memiliki kepentingan untuk menyembunyikan atau menutup dan menjaga agar kebijakan yang salah tidak bisa terungkap.
"Memang sulit terungkap, karena di daerah itu terjadi saling menyandera antara kepala daerah, kepala dinas maupun pengusaha," katanya seperti dikabarkan JPNN.
Ditambahkan Riza, sebelum keluarnya putusan MK saja, incumbent telah memiliki jagoan yang telah disiapkan untuk meneruskan kekuasaannya jika maju di Pilkada.
"Bukan mencari pemimpin baik, tapi langkah incumbent itu sebagai upaya mencari pemimpin yang bisa diatur dalam rangka mengamankan terjadinya penyimpangan selama 10 tahun memimpin daerah," jelasnya.
Karena itu, menurut Riza, Komisi II akan meminta pimpinan parpol untuk tidak merekomendasikan keluarga petahana tapi memberikan kesempatan kepada putra daerah lainnya maju di Pilkada.
"Komisi II mengajak parpol dan semua elemen masyarakat, bukan cuma tidak memilih keluarga incumbent, tapi juga meneliti kasus-kasus petahana selama menjabat sebagai kepala daerah, " sarannya.[rgu]
KOMENTAR ANDA