Istana Minta Rekaman Menteri Menghina Presiden Dibuktikan

Kalangan Istana Negara memastikan belum memiliki rekaman pernyataan menteri di Kabinet Kerja yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Adanya rekaman itu baru diketahui lewat media sosial.

Demikian disampaikan Deputi IV Bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden RI Eko Sulistyo usai diskusi bertajuk 'Trisakti Macet, Apakah Reshuffle Jalan Keluarnya' di kantor Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD), Jalan Tebet Dalam IIG, Jakarta, Rabu (8/7/2015).

"Alangkah baiknya kalau itu dikemas, dikomunikasikan dengan Presiden dalam bentuk fakta yang sudah terklarifikasi bahwa itu bukan rekaman palsu, bkn dubbing atau semacamnya," jelasnya.

Dia menjelaskan, meski isi rekaman yang beredar belakangan benar terbukti suara menteri di Kabinet Kerja namun disampaikan tidak dengan baik. Yakni hanya mengandalkan media sosial untuk membeberkan ke muka publik.

"Mau beberapa menteri atau pejabat intinya adalah pola komunikasi yang seperti itu menyampaikan di luar, menurut saya kurang bagus," kata Eko.

Dia memastikan bahwa beredarnya rekaman pernyataan menteri yang diduga menghina tidak dirasakan secara langsung oleh Presiden Jokowi maupun pemerintah secara keseluruhan. Apalagi, rekaman itu dikait-kaitkan untuk mendorong reshuffle Kabinet Kerja secepatnya.

"Tidak (terpengaruh). Tapi, kalau itu berkembang di luar apalagi menyangkut reshuffle ya itu jadi tidak baik. Presiden kan menerima, menyerap," jelas Eko.

Selain itu, Jokowi juga terus berkomunikasi dengan partai pendukung dalam menyikapi beredarnya rekaman tersebut.

"Presiden juga kan masih kader partai (PDIP). Dia tetap komunikasi dengan partai dalam media yang lebih informal," tegas Eko.

Diketahui, sejak 3 Juni lalu, beredar pernyataan seorang menteri yang menyinggung reshuffle kabinet. Dugaan pihak yang melontarkan pernyataan itu mengerucut pada satu nama yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno. Namun Rini membantah.

Berikut transkrip rekaman pernyataan dengan durasi total 15 menit yang juga menyebar di kalangan media massa. "Kalau memang saya harus dicopot, silakan! Yang penting presiden bisa tunjukan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu, saya pantas dicopot! Belum tentu juga Presiden ngerti, apa tugas saya. Wong Presiden juga nggak ngerti apa-apa!".[rgu/rmol]