KPU Sumatera Utara secara resmi melaporkan kasus dugaa ijazah palsu yang menyeret nama Ketua KPU Humbang Hasundutan (Humbahas) Eviasi Manalu. Hal ini disampaikan komisioner KPU Sumut, Yulhasni. Menurutnya, putusan untuk melapor ke DKPP tersebut merupakan hasil pleno internal mereka."Kita pikir ini sudah krusial, makanya biarkan DKPP yang menanganinya," ujar Yulhasni, Senin (6/7/2015).
Dikatakan Yulhasni, sesuai dengan ketentuan UU 15/2011, KPU Sumut bisa membawa persoalan bawahannya ke DKPP. KPU Provinsi memang memiliki wewenang untuk memberhentikan sementara Eviasi dari jabatannya selaku ketua bila status Eviasi menjadi terdakwa dalam kasus ini. Diadukannya Eviasi ke DKPP ini setelah KPU Sumut menerima balasan klarifikasi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
Jawaban yang diberikan UMSU merupakan respon atas surat KPU Provsu 1253/KPU-Prov-002/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang klarifikasi ijazah Eviasi Manalu. Dalam jawabannya, UMSU melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Elfianto SPd MPd, menyatakan bahwa ijazah Eviasi yang digunakan Eviasi palsu.
"Berdasarkan surat KPU Provsu 1253/KPU-Prov-002/VI/2015 tgl 29 Juni 2015 tentang klarifikasi ijazah maka dengan ini kami sampaikan kepada bapak KPU Provinsi Sumut bahwa nama yang tersebut dalam surat klarifikasi memang benar tidak terdaftar pada FKIP UMSU. Dan ijazah yang digunakan Eviasi Manalu adalah palsu," demikian pernyataan tertulis yang ditandatangani Elfianto.
Sebelumnya, KPU Sumut sendiri telah memanggil Eviasi ke KPU Sumut untuk diklarifikasi terkait dugaan ijazah palsu. Kasus ini dilaporkan oleh Komite Pemantau Pengelolaan Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah (KOMPTRAS) Tunggul Sihombing. Eviasi sendiri belum bisa dimintai keterangannya prihal dilaporkannya ia ke DKPP. Padahal sebelumnya pada pekan lalu, Eviasi sendiri masih menjadi teradu di DKPP dalam kasus lain yang dilaporkan politisi Nasdem di Humbahas.[rgu]
.jpg)
1037696504.jpg)
KOMENTAR ANDA