Sayap relawan Jokowi mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meletakkan jabatannya, lantaran dinilai sudah tidak layak memegang tongkat komando di kementerian tersebut."Kami anggap sudah tidak layak mempertahankan jabatannya karena banyak sekali kenakalan anak buahnya yang sangat merugikan rakyat," kata Ketua Presidium Dewan Rakyat Dayak, Bernadus dalam keterangan kepada redaksi di Jakarta, Jumat (3/7).
Menurutnya, prilaku birokrasi di Kementerian PUPR harus diwaspadai lantaran dugaan Balai Pusat Kementerian PUPR telah memanipulasi data Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai dan proyek-proyek di Kalimantan.
"Banyak sekali aturan-aturan yang dilanggar oleh para birokrasi Balai di Kalbar. Bahkan, kami mencium bau tak sedap sampai tahap pemalsuan dokumen untuk mempertahankan seseorang agar tetap duduk menjadi pejabat, dan mengatur sirkulasi proyek di Balai Kalimantan Barat," jelas Bernadus.
Karena itu, dia menegaskan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono harus mundur dari jabatannya jika tidak mampu menyelesaikan persoalan internal struktur birokrasi di kementerian yang dipimpinnya.
"Menteri yang tidak menjalankan instruksi Presiden Jokowi untuk kerja cepat dan akurat sebaiknya mundur saja. Bangsa ini butuh percepatan kerja membangun pemerataan Indonesia," beber Bernadus.
Selain itu, Dewan Rakyat Dayak juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan investigasi terhadap dugaan korupsi yang didominasi birokrasi Balai dan mafia proyek di Kalimantan Barat.
"Kami meminta KPK unutk mengusut dugaan korupsi di Kalimantan Barat yang didominasi birokrasi dan mafia," tegas Bernadus.
Adapun, selain Dewan Rakyat Dayak, organisasi sayap relawan Jokowi yang juga mendesak Menteri PU Basuki Hadimuljono mundur dari jabatannya antara lain Pemuda Indonesia Hebat (PIH), dan Aliansi Kawal Jokowi-JK. Para relawan juga menggelar unjuk rasa menyampaikan tuntutannya di depan kantor Kementerian PUPR di Jakarta pada Kamis kemarin (2/7). [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA