Bocornya rekaman pelecehan menteri terhadap presiden RI ada baiknya diselesaikan di internal kabinet saja. Keributan yang membuat publik semakin kehilangan kepercayaan pada pemerintah Jokowi-JK tidak perlu dilakukan.Begitu dikatakan pengamat politik asal LIPI, Siti Zuhro saat berbincang dengan wartawan beberapa saat lalu, Kamis (2/7/2015).
"Bisa saja presiden memanggil menteri yang dianggap melecehkan tersebut untuk klarifikasi dan tak perlu melibatkan publik. Karena yang dibutuhkan rakyat Indonesia hanya kinerja konkrit pemerintahan Jokowi dalam mengentaskan kemiskinan, menciptakan pemerintahan yang bersih dan menyejahterakan rakyat," kata Wiwieq sapaanya.
Soliditas kabinet era sistem multi partai, lanjut Wiwieq, memang sedang diuji. Ini bukan kali pertama publik melihat kabinet yang tak solid dan menteri jalan sendiri-sendiri. Ibarat sebuat mesin, bila ada skrup atau alat yang tak jalan, maka akan berpengaruh terhadap kinerja mesin.
"Sebagai team work, kabinet kerja mesti bahu-membahu, bersinergi dan berkoordinasi di bawah instruksi presiden. Peran presiden harus menonjol sebagai pemimpin dan panutan para menteri. Sebagai presiden, kepemimpinannya harus menjadi panduan bagi para menteri," kata Wiwieq.
Menurut Wiwieq, para menteri seharusnya tak hanya menjalankan program-program presiden, tapi juga harus loyal, menjadi mata dan kepala bagi presiden.
"Sepenuhnya hak presiden untuk mencopot atau tetap tak menggeser para menteri. Sebagai pemnbantu presiden, para menteri harus loyal dan hormat," demikian Wiwieq.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA