Rini Soemarno Menteri Penghina Presiden?

Menguatnya isu perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ternyata diiringi banyak rumor dan spekulasi yang beredar. Salah satunya tersiar kabar pernyataan salah satu menteri yang beredar di kalangan pejabat tinggi negara. Termasuk juga diterima Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Menteri yang juga politisi PDI Perjuangan itu kemudian melempar bola panas dengan menyebut bahwa ada menteri yang tidak pantas dan tidak etis karena menghina Presiden Jokowi.

Kabar tersebut langsung disambut oleh anggota DPR asal Fraksi PDIP Masinton Pasaribu yang membeberkan beberapa clue menteri penghina Presiden dimaksud. Yakni dari menteri bidang ekonomi, bukan berasal dari parpol, dan terakhir berjenis kelamin perempuan.

Seperti apa pernyataan seorang menteri yang beredar sejak tanggal 3 Juni lalu. Berikut transkrip yang juga menyebar di kalangan media massa. "Kalau memang saya harus dicopot, silakan! Yang penting presiden bisa tunjukan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu, saya pantas dicopot! Belum tentu juga Presiden ngerti, apa tugas saya. Wong Presiden juga nggak ngerti apa-apa!".

Menanggapi kabar itu, Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi dan Kriminalisasi (Brakk) Hans Suta Widhya mengatakan bahwa clue tersebut mengarah telak kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno.

"Memang hal ini menjadi pertanyaan. Kenapa setelah bertengkar dengan Megawati, sekarang Rini buat front dengan Presiden Jokowi sehingga yang membuat marah Menteri Dalam Negeri," katanya kepada wartawan, Selasa (30/6/2015).

Menurut Hans, persoalan Menteri Rini harus diselesaikan dengan cepat karena akan membuat pro kontra di tengah masyarakat. Apalagi publik yang tidak tahu persoalan sebenarnya.

Dia menambahkan, kondisi masyarakat sekarang terbelah sehingga emosi yang dikedepankan. Sementara, di kabinet mulai banyak menteri yang dituding membangkang Presiden dengan menganggap Presiden Jokowi tidak kapabel.

Hans mengatakan bahwa sinyal dari Mendagri Tjahjo sebaiknya ditanggapi serius. Karena bila didiamkan friksi ini akan menghambat jalannya pemerintahan.

"Roda Pemerintahan harus berjalan disiplin, dan Presiden harus punya keputusan tegas dalam mengelola manajemen konflik," ujarnya.

Lebih jauh, ditambahkan Hans, tugas Presiden Jokowi lebih berat kalau ada menteri yang menganggap enteng dirinya, bahkan cenderung menghina

"Seperti kata pak Tjahjo jelas-jelas harus dibereskan segera, apalagi pernyataan pak Tjahjo tidak main-main," imbuhnya.[rgu/rmol]