Citra Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang pro rakyat kian jauh bertolak belakang. Meski kreatif memproduksi sejumlah koleksi kartu untuk membantu kehidupan rakyat, namun di sisi lain, citra itu jadi tak berarti apa-apa tatkala Sejumlah kebijakan yang tidak pro rakyat diberlakukan. Hal ini disampaikan pengagas Gerakan Bangga Medan, Abdullah Rasyid ketika mengomentari kenaikan harga TDL 450 watt, Kamis (25/6)
"Kenaikan sejumlah harga dan tarif tentu akan meicu kenaikan ongkos produksi. Maka harga barang pasti menjadi tinggi. Ini akan memicu daya beli menjadi lemah sehingga pertumbuhan ekonomi melambat. Langkah-langkah pemerintah Jokowi ini jauh dari logika sehat jika dikatakan kebijakannya pro rakyat," ujar Abdullah Rasyid kepada MedanBagus.Com.
Dikatakan Rasyid, jika dicermati dari tren penumpukan utang yang pada bulan ini semakin tinggi, ditambah lagi dengan pembangunan terutama program pencitraan Jokowi seperti mengeluarkan aneka jenis kartu yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tak heran pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidah pro rakyat.
"Jika kita cermati, Pemerintahan Jokowi ini sudah menumpuk utangnya terutama dengan Tiongkok. Di sisi ini, Pemerintah sangat kreatif. Mereka dengan mudah mencabut subsidi BBM dan gas dan menaikkan TDL. Terus, dimana logika pro rakyatnya?" tandas lelaki yang juga Sekretaris Nasional BoemiPoetera ini. [hta]
KOMENTAR ANDA