Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap mengatakan usulan mengganti komisioner KPU RI yang muncul sebagai buntut dari hasil audit BPK yang menemukan adanya indikasi kerugian negara dalam pengelolaan anggaran sebesar Rp 334 miliar, harus dipertimbangkan secara matang. Politisi PAN asal Sumatera Utara ini menilai, opsi tersebut terlalu beresiko mengingat saat ini jajaran KPU tengah bersiap menggelar agenda besar seperti Pilkada serentak 2015 yang akan berlangsung di 269 kabupaten/kota di Indonesia."Saya kita pergantian komisioner KPU tidak mudah mengingat mendesaknya agenda pilkada Desember 2015 mendatang," katanya, Kamis (25/6/2015).
Mulfachri menjelaskan, konsentrasi KPU sangat dibutuhkan untuk menjaga pelaksanaan Pilkada 2015 agar tetap berjalan dengan baik. Pergantian komisioner menurutnya tidak pantas dilakukan mengingat tidak mudah bagi komisioner yang baru untuk beradaptasi terhadap kinerja yang sudah ada saat ini.
"Pertanyaannya adalah apakah komisioner yang baru nantinya mampu dengan cepat mengikuti irama kerja KPU yang sudah ada saat ini dan dengan cepat memahami berbagai persoalan pilkada?," ungkapnya.
Menurutnya, seluruh Komisioner KPU RI yang ada saat ini harus tetap dipertahankan meskipun proses lanjutan atas temuan BPK tersebut terus berlanjut.
"Menurut saya, komisioner yang ada saat ini biarlah tetap menjalankan agenda politik yang ada. Setelah itu kita duduk bersama mencari penyelesaian masalah yang ada," demikian Mulfachri.[rgu]
KOMENTAR ANDA