Ada dua ancaman Pilkada serentak 2015. Yaitu soal keamanan dan soal konflik di tubuh partai yang saat ini sedang terjadi.Demikian disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah dan Staf Sekretariat Pendukung Tim Pemeriksa Daerah di Jakarta, Selasa malam (23/6/2015).
Rapat koordinasi itu diikuti oleh Tim Pemeriksa di Daerah dari unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi se-Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi se-Indonesia, Kepala Sekretariat dan Staf Pendukung Sekretariat Bawaslu.
Ancaman keamanan, kata Jimly, berdasarkan informasi dari Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, tidak ada pos anggaran dana untuk pengamanan Pilkada 2015 baik dari APBN maupun APBD. Padahal, salah satu masalah krusial Pilkada adalah keamanan.
"Tingkat emosionalitas dalam Pilkada jauh lebih tinggi dibandingkan Pilpres," sebut Jimly.
Masalah krusial lainnya, yaitu konflik di tubuh partai juga menjadi ancaman. Menurutnya, KPU dan Bawaslu saat ini sudah dalam posisi yang benar.
"Itu tercermin dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu," demikian Jimly.
Diterangkan Jimly, awalnya KPU dan Bawaslu mengalami kendala soal pendanaan. Akan tetapi sekarang sudah beres.
Pada 9 Desember 2015 nanti, sebanyak 269 daerah (provinsi dan kabupaten/kota) se-Indonesia yang menggelar Pilkada serentak gelombang pertama.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA