Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino tidak merasa bersalah atas lamanya dwelling time atau waktu tunggu bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok yang membuat Presiden Jokowi murka.
Menurutnya, yang salah adalah delapan kementerian dan instansi terkait di pelabuhan yang tidak bekerja baik.
"Saya berkali-kali bilang ke Presiden, kalau proyek ini macet, bukan salah Pelindo. Itu karena kementerian itu," ucap Lino di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/6/2015).
Delapan kementerian/lembaga yang termasuk dalam pelayanan dwelling time adalah Badan Karantina Kementerian Pertanian, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Badan Karantina Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Menurut Lino, harusnya semua kementerian/lembaga itu standby di Tanjung Priok. Tapi selama ini, ruangan mereka selalu kosong. Yang ada hanya Kemendag dan Karantina.
"Kosong coba. Ini baru hari ini (ruangan kementerian/lembaga di Tanjung Priok penuh) coba. Jadi, habis marah-marah presiden (baru penuh). Tanya mereka lah! Pokoknya bukan saya," tegasnya.
Lino juga melihat, kementerian/lembaga itu tidak berkoordinasi dengan baik. Alhasil, proses dwelling time menjadi sangat lama.
"Semua itu, ya mereka semua itu. Karena nggak nyambung satu kementerian dengan kementerian lain," cetusnya.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA