Dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebesar Rp 11,2 triliun akan lebih produktif bila dipakai untuk melakukan subsidi bunga pelaku usaha Mikro, kecil menengah (UMKM)."Lebih produktif kalau dana tersebut dialihkan saja untuk subsidi bunga pelaku UKM," ujar Ketua Bidang Organisasi BPP HIPMI, Anggawira di Jakarta, Sabtu (20/6/2015).
Anggawira jelaskan, bila dana sebesar itu digelontorkan ke dewan hanya akan memicu konsumsi dan inflasi di daerah. Sebaliknya, bila dikucurkan ke pelaku UMKM, maka mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
"Dengan dana sebesar itu bila dipakai untuk subsidi bunga UMKM maka akan memacu ekspansi kredit UMKM bisa saja dua sampai tiga kali lipat dari realisasi kredit UMKM saat ini," terang Angga.
Angga mengatakan, saat ini subsidi bunga sebesar Rp 1 triliun untuk pelaku UMKM masih terbilang kecil yakni sebesar Rp 1 triliun. Pihaknya berharap agar nilai subsidi ini terus meningkat secara berkala. Pada 2014, outstanding kredit UKM sebesar Rp 619,40 triliun pada 2015 telah mencapai Rp 684,49 triliun dengan non performing loan (NPL) sebesar 4,2%.
Dengan adanya subsidi bunga maka Hipmi memproyeksikan akan terjadi peningkatan penyaluran kredit UMKM hingga dua kali lipat. Tak hanya itu, subsidi bunga ini juga akan mampu menurunkan NPL kredit UMKM. Saat ini NPL kredit UMKM masing-masing sebesar 4,6% untuk pertanian, 3,2% untuk pengolahan, dan perdagangan sebesar 4,1%. Tak hanya itu, subsidi bunga juga dinilai akan meringankan cost of fund atau biaya dana UMKM. Sementara itu, perkembangan bunga kredit perbankan per April 2015 masing-masing untuk kredit industri sebesar 12,75%, kredit investasi 12,32%, dan konsumsi 13,73%. Sedangkan bunga kredit UMKM yang tertinggi yakni di atas 22%.
Sebagaimana diketahui, usulan Dana Aspirasi daerah pemilihan yang tengah digodok di DPR sebesar Rp 11,2 triliun terus menuai kontroversi. Nantinya setiap anggota DPR akan mendapat bantuan dana berjumlah Rp 20 miliar.
Tak hanya itu, Angga sependapat bahwa dana aspirasi ini justru akan memperpanjang kesenjangan antar daerah. Sebab, nantinya daerah yang terbanyak kursinya di DPR akan memperoleh dana terbesar.
"Bagaimana dengan daerah-daerah yang anggota dewannya cuma secuil jumlahnya seperti Papua, Maluku, NTT. Ini akan menciptakan kecemburuan baru," pungkas Angga.
Sebagaimana diketahui, Pulau Jawa yang memiliki 306 kursi diperkirakan akan mendapatkan dana aspirasi sebesar Rp 6,12 triliun. Padahal rencana pembangunan nasional memprioritaskan percepatan pembangunan di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku yang hanya mendapatkan sekitar Rp 5 triliun.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA