Pelaksanaan pemilu kepala daerah (Pilkada) masih tetap dibutuhkan untuk mencari calon pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan hingga 5 tahun kedepan. Demikian disampaikan Ketua Korda GMNI Sumatera Utara, Charles Munthe dalam Forum Diskusi Medan Bagus "Masih Perlukah Pilkada" yang digelar di Jus Kuphie, Jalan Setia Budi, Medan, Sabtu (13/6/2015).Ia mengatakan sosok pemimpin tetap harus dipilih melalui Pilkada yang merupakan kewajiban dalam negara yang demokratis. Sayangnya, nilai demokrasi dengan melibatkan seluruh masyarakat untuk ikut memilih menurutnya menjadi hal yang harus dikaji ulang dan dibenahi. Sebab, saat ini jumlah masyarakat yang memilih untuk tidak memberikan hak suaranya (golput) sangat tinggi.
"Rasa apatis dan tidak percaya kepada calon pemimpin menjadi penyebabnya, hal ini berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dimana pemimpin yang terpilih selalu ingkar janji," katanya.
Charles menambahkan, saat seorang pemimpin mengingkari janjinya, masyarakat selaku pemilih menurutnya juga berada dalam posisi yang sangat lemah. Sebab, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menagih janji dari kepala daerah yang terpilih tersebut. Menurutnya, situasi akan berbeda jika janji-janji kampanye dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani diatas materai.
"Kalau itu mereka buat, saya yakin masyarakat mau memilih. Karena mereka akan memiliki dasar untuk menagih janji, jika kepala daerah terpilih berbohong dikemudian hari. Dan penegak hukum juga harus menjadikan janji tersebut sebagai produk hukum yang mengikat," ujarnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA