Pembangunan yang berlangsung di Kota Medan cukup memprihatinkan karena pengaturan dan tata kota tidak berlandaskan kaidah kota yang sehat dan modern. Sehingga tidak jelas lagi di mana areal perkantoran, hunian, non rumah, apartemen dan rusun. Menurut Pengagas Gerakan Bangga Medan, Abdullah Rasyid, kondisi seperti ini hanya menjadikan masyarakat sebagai korban, karena peta pembangunan juga takmensinergikan keberadaan sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti rumah ibadah, lapangan juga taman.
"Pelaksanaan mendirikan bangunan dalam pembangunan kota adalah upaya pemerintah untuk memberikan layanan kepada warga. Hal ini memiliki banyak aspek, selain ijin juga harus dilihat tata ruang dan peruntukkannya," ujar pria yang populer disapa Bang Rasyid ini.
Menyikapi terkuaknya ketiaadaan Izin Mendirikan Bangunan yang dikantongi pengelola vihara di komplek CBD Medan Polonia yang roboh pada Kamis (4/6) lalu, menurut Rasyid, patut diduga karena adanyanya mismanagement akut.
"Patut diduga, fasos yang dibangun di areal peruntukannya membuat pemerintah tidak berani mengeluarkan ijin. Atau bisa jadi karena adanya perasaan istimewa dari kelompok tertentu sehingga berani menabrak aturan karena merasa dilindungi oknum aparat pemerintah kota. Kemungkinan besar pula adanya mental korup yang tumbuh subur di tubuh aparat sehingga menjamin amannya pelanggaran," ujar Sekretaris Dewan Nasional Boemi Poetera itu.
Menurut Rasyid, untuk menciptakan tata kota yang bersinergi, sehat dan modern, satu syarat utama harus dilakukan.
"Sembuhkan penyakit kronis yang menggerogoti mental aparat itu!" tegas dia. [hta]
KOMENTAR ANDA