Alihfungsi hutan mangrove bukan persoalan perusakan alam semata. Akan tetapi alih fungsi yang dilakukan pengusaha swasta dengan menguasai dan menggantikan jenis tanaman bakau di sepanjang garis pantai adalah persoalan kedaulatan. Hal itu disampaikan Koordinator Provinsi (Korprov) Serikat Boemi Poetera Robert Situmorang saat menghadiri peresmian Posko Perjuangan Boemi Poetera di Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Minggu (31/5)."Ini bukan perusakan alam semata. Apa yang dilakukan pengusaha swasta dengan alihfungsi lahan mangrove itu telah menyengsarakan masyarakat pantai," ujar dia.
Dikatakan Robert, berdasarkan penelitian Tim Serikat Boemi Poetera di Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat.
Dalam penelitiannya, Tengku Zainuddin mengungkap bahwa alihfungsi lahan mangrove di Perlis telah mengakibatkan perubahan struktur sosial dan hilangnya budaya berburu madu hutan mangrove. Perubahan struktur sosial tampak kasat mata, lantaran masyarakat setempat tak lagi bisa menafkahi keluarga dengan mencari kepiting, udang dan kerang di garis pantai Perlis. Biota pantai itu berbiak hanya bila hutan mangrove masih terjaga.
Sekretaris Nasional (Seknas) Serikat Boemi Poetera, Ir. H. Abdullah Rasyid A yang juga hadir dalam acara itu berpesan kepada pengurus Posko Perjuangan Boemi Poetera di Stabat, Koordinator Daerah (Korda) Serikat Boemi Poetera Rismandianto Karokaro untuk dapat menjaga ruh pergerakan warga yang menentang alihfungsi lahan mangrove.
"Kami amat berharap adinda Risman dapat memberi ruh pergerakan pada posko yang kita dirikan ini. Begitupula dengan generasi-generasi muda bumi putra yang berhimpun di Serikat Boemi Poetera dan Sekber Pembangunan Langkat. Alhamdulillah, saudara-saudara bumi putra yang berkehidupan di kawasan pantai telah bertekad bangkit menghentikan alihfungsi lahan mangrove, jaga semangat ini," tegas Rasyid dalam amanatnya saat peresmian. [hta]
KOMENTAR ANDA