
"Kami sudah sepakat tidak ada istilah islah, yang ada kesepakatan terbatas soal Pilkada. Syarat mutlak kader di Sumut menginginkan di Pilkada yang tanda tangan adalah Ketum Agung Laksono dan Sekjen Zainuddin Amali," katanya, Jumat (29/5/2015) sore.
Dalam konteks Pilkada, Leo menyebutkan KPU tidak boleh berlaku diskriminatif jika memutuskan mereka tidak boleh ikut pilkada. KPU menurutnya bisa menjadikan kisruh kepengurusan pada beberapa partai politik beberapa waktu lalu yang akhirnya tetap bisa ikut pilkada dengan didasarkan pada pengakuan Menkumham dalam bentuk SK.
"Diambil contoh, dulu ada pertarungan di PKB antara alm Gusdur dengan Muhaimin Iskandar dan beberapa partai lain. Siapa yang punya SK itu yang diakui, jadi nggak usah terlampau jauh-jauh KPU. SK dari pengadilan itu tidak ada," ujarnya.
Diketahui kedua kubu di Partai Golkar sore ini dijadwalkan menandatangani kesepakatan islah jelang Pilkada di rumah Jusuf Kalla. Draf kesepakatan pun sudah ada di tangan mantan Ketum Golkar itu. Masing-masing kubu akan membawa saksi sebanyak 5 orang yang nantinya disebut Tim Kesepakatan.[rgu]
KOMENTAR ANDA