Media massa diharapkan dapat berperan dalam penyampaian informasi serta memberi ruang bagi perempuan untuk menyuarakan pengalaman, gagasan kritik, dan menyumbang saran.Pasalnya, melalui pemberitaan media massa dapat menyajikan fakta penyelenggaraan perlindungan sosial kepada pemenuhan hak- hak perempuan.
"Media massa dapat mendorong perubahan di bidang kebijakan, implementasi penghapusan kemiskinan, perlindungan sosial yang lebih inklusif, adil dan transformatif," kata Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sumut, Juriani dalam acara Media Breefing "Peran Media Dalam Upaya Pemenuhan Hak- hak Perempuan Terhadap Akses Sosial di Sumut" yang diadakan dikantor Lurah Amplas, Jalan Selambo, Kecamatan Medan Amplas, Jumat (29/5/2015) sore.
Hadir dalam acara ini, Lurah Medan Amplas Andi Mario Siregar, Kepala Lingkungan I Alfi, Balai Perempuan Amsterdam lingkungan I binaan KPI, wartawan serta para kepling lainnya.
Juraini dinilai, perlindungan sosial pada perempuan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dinilai belum optimal.
"Perempuan masih banyak tertinggal dalam mendapatkan akses terhadap berbagai layanan publik belum dirasakan perempuan Ini dapat kita lihat dari minimnya akses terhadap perempuan, partisipasi dan kontrol yang diberikan kepada wanita. Nah disinilah peran media untuk menyampaikan informasi tentang itu," katanya.
Ia mengaku, perlindungan sosial merupakan salah satu jalan untuk mencapai tujuan negara yang melindungi, mensejahterakan dan mencerdaskan semua bangsa.
"Dalam cara pandang berbasis hak, perlindungan sosial merupakan hak warga negara yang menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hal ini," jelasnya.
Pada tataran pelaksanaan, katanya, juga mengalami banyak distorsi dari makna perlindungan sosial pada permpuan dan pengentasan kemiskinan sesungguhnya.
"Perlindungan sosial perempuan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia masih dipahami sebatas bantuan sosial yang diberikan. Itu pun, pada kenyataannya banyak orang miskin, terutama perempuan yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial, justru tidak menerima haknya. Kita lihat juga pada jaminan kesehatan, masih banyak desa yang belum menikmati pelayanan kesehatan yang layak. Jaminan kesehatan tidak banyak dirasakan masyarakat, karena proses yang berbelit-belit," ujarnya.
Di Sumatera Utara juga terlihat masih banyak perempuan belum mendapat pelayanan layak."Masyarakat miskin yang tinggal di pedesaan dan pusat pemerintahan sekalipun masih termarjinalkan," katanya.
Juraini mengatakan, saat ini di Kelurahan Amplas telah berdiri Balai Perempuan Amsterdam yang berada di lingkungan I. Berdirinya Balai ini guna memberdayakan perempuan, mendorong peningkatan ekonomi keluarga dan membuka akses bagi perempuan .
"Kemiskinan sangat berdampak langsung kepada perempuan. Lihat saja, kenaikan harga gas, sembako, BPJS yang masih berantakan, perempuanlah yang langsung merasaknnya," jelasnya.
Lurah Medan Amplas Andi Mario Siregar menyambut baik terbentuknya Balai Perempuan Amsterdam binaan KPI di linngkungannya.
"Semoga terbentuknya Balai Perempuan ini dapat membantu perekonomian dan menjadikan perempuan di Kelurahan Medan Amplas ini menjadi lebih kreatif. Media juga harus dapat berperan untuk perlindungan sosial pada perempuan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia," pungkasnya. [ben]
KOMENTAR ANDA