Harus ada keberanian menolak islah Partai Golkar. Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla dan ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) jangan pura-pura tidak tahu bahwa kepengurusan Golkar produk Munas Ancol itu ilegal yang dilegalkan oleh kekuasaan untuk tujuan tertentu."Kasus mandat palsunya sendiri sudah dibuka dan masuk ke tahap penyidikan di Bareskrim Mabes Polri," kata Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, dilanris rmol.co,Kamis, (28/5/2015).
Bila kubu Munas Bali didorong untuk islah dengan kubu Munas Ancol, lanjut Banbang, berarti pemerintah, termasuk Presiden dan Wapresm mengamini kejahatan politik dalam demokrasi di tanah air yang dilakukan Agung Laksono Cs.
"Lantas, bagaimana harus menjelaskan kepada publik jika kita semua dengan penuh kesadaran menoleransi aksi kejahatan politik seperti itu? Bagaimana dengan masa depan demokrasi Indonesia yang sudah dibangun dengan susah payah kalau Munas abal-abal sebuah partai politik kemudian mendapat legitiminasi dari pemerintah?" ungkap Bambang.
Bambang melanjutkan, kalau Menteri Yasonna Laoly tetap ngotot mengajukan banding, berarti pemerintah tidak mau mengakui kesalahannya. Dengan mempertahankan posisi seperti itu, pemerintahan Jokowi yang diusung PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura itu sesungguhnya sudah terjebak akibat kepentingan sempit.
"Yakni ingin menghancurkan Golkar. Dan itu harus dilawan," tegas Bambang.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA