Setelah enam bulan berjalan, Kabinet Kerja di bawah bendera Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), semakin kewalahan mengelola informasi akibat mesin komunikasi yang tidak efektif. Demikian dikatakan pengamat komunikasi dan psikologi publik dari Universitas Trisakti, Rama Yanti dalam siaran persnya Senin (25/5/2015)."Sebagian besar isu atau gossip menjadi bola liar, dan pemerintah kerap gelagapan menyikapinya. Segala informasi yang beredar diitanggapi hanya dengan pernyataan, bukan dengan data, sehingga tetap menjadi sebuah pertanyaan yang tidak terjawab," katanya.
Sebagai contoh, katanya, kasus isu beras plastik yang tidak bisa disikapi dengan baik sehingga membuat masyarakat resah. Masyarakat awam membayangkan, beras plastik serupa dengan plastik yang biasa mereka lihat sehari-hari, seperti misalnya kantong kresek atau ember plastik.
"Padahal itu hanyalah istilah untuk sebuah produk buatan yang tadinya hasil alam ciptaan Tuhan kemudian dibuat oleh manusia melalui rekayasa teknologi. Sama seperti operasi plastik untuk wajah manusia, kan bukan berarti wajahnya terbuat dari plastik, tetapi wajahnya dipermak sana sini melalui sebuah operasi. Plastik hanyalah sebuah istilah, karena plastik bisa diubah-ubah atau didaur ulang menjadi berbagai bentuk barang yang dikehendaki oleh pembuatnya. Sama dengan istilah sintetis," ujar Rama Yanti yang saat ini sedang menyelesaikan magister manajemen komunikasi di Universitar Triksakti.
Penjelasan-penjelasan sederhana seperti itu sepertinya tidak mampu dijelaskan oleh pihak berwewenang. Padahal menjadi kewajiban mereka untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat yang disertai dengan data.
"Ngapain aja itu Menkominfo? Apakah fungsinya hanya sekadar mengurusi komunikasi dan informasi yang bersifat produk seperti seluler, internet, televisi dan media lainnya? Pengertian saya Menkominfo itu adalah semacam Departemen Penerangan zaman Orde Baru, yang salah satu fungsinya memberikan penerangan kepada rakyat atas sebuah masalah atau kebijakan yang akan atau sedang dilakukan oleh pemerintah," sebutnya.
Jawaban dari Presiden RI kepada wartawan yang menyebutkan beras tersebut sedang dalam pemeriksaan sepertinya belum menjawab persoalan yang ada. Agar jawabannya bisa meredam isu seharusnya Jokowi memanggil Menteri Pertanian dan Kepala Bulog untuk menjelaskan kepada pers atas pertanyaan terkait masalah tersebut. Itu bila Menkominfo tidak berfungsi sebagai Humas Pemerintah.
"Bila semua masalah hanya Jokowi yang jawab, maka pemerintah semakin kedodoran dalam menjelaskan semua kasus atau isu besar yang beredar di kalangan publik," demikian Rama Yanti.[rgu]
KOMENTAR ANDA