Presiden Joko Widodo harus melindungi masyarakat pribumi dari kaum pendatang yang saat ini menguasai kekayaan alam Indonesia. Seruan ini disampaikan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia(KAMMI) saat berunjuk rasa di DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (21/5/2015).Pengunjuk rasa menyebutkan, pemerintahan dibawah Jokowi-JK tetap gagal dalam membangun fondasi pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Hal ini ditandai dengan banyaknya kebijakan Jowoki yang tidak populer seperti kenaikan harga BBM, tarif angkutan yang naik akibat begitu juga tarif listrik dan harga elpiji.
"Tanpa kesejahteraan pribumi, seluruh kebijakan Jokowi-JK adalah kegagalan dan penghinaan pada amanat Konstitusi UUD dan cita-cita kemerdekaan Indonesia," teriaknya.
Massa menyebutkan, perbedaan kesejahteraan yang timbul antara kaum pribumi dengan pendatang dapat berubah menjadi pemicu konflik sosial di Indonesia. Hal ini karena jajaran pemerintah yang kerap lebih mengutamakan pemodal-pemodal asing untuk mengelola kekayaan alam dibandingkan dengan bangsa sendiri.
"Pemerintah harus melindungi kaum pribumi," teriak mereka.
Aksi ini berlangsung dengan damai. Massa diterima oleh Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Ikrimah Hamidy. Kepada massa Ikrimah berjanji akan menyampaikan tuntutan mereka tersebut kepada pimpinan DPRD Sumut untuk diteruskan kepada DPR RI di Jakarta agar menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam Indonesia.[rgu]
KOMENTAR ANDA