Kader Demokrat, Ramadhan Pohan mengatakan tudingan yang dilayangkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said yang menyatakan pemberantasan mafia migas kerap berhenti di meja kerja presiden merupakan tudingan yang sangat serius. Apalagi hal tersebut disampaikan melalui media massa sehingga langsung menjadi konsumsi publik."Digaungkan melalui media massa artinya Menteri Said sengaja ingin tudingan itu jadi keyakinan publik. Seorang pada era SBY pembubaran Petral dan pemberantasan mafia tertahan di meja Presiden SBU," katanya, Selasa (19/5/2015) malam.
Fitnah seperti ini menurut Ramadhan Pohan harus disikapi oleh Presiden Joko Widodo dengan me-reshuffle Menteri Said.
"Dia presiden. Jika pembantunya berbuat kesalahan fatal, ya Pak Jokowi jangan anteng saja. Menurut saya, pak Jokowi, tolong disiplinkan menteri Anda. Menteri Sudirman layak di-reshuffle secepatnya. Menteri kok main fitnah, menuduh mantan Presiden pula. Sekarang bola juga ada di Pak Jokowi. Jika Presiden Jokowi adem-ayem saja, berarti ada apa-apanya!," tandasnya.
Ramadhan mengakui, bahwa SBY cukup merespon Pemerintahan Jokowi. Begitu juga kader-kader Demokrat, baik di parlemen maupun di jajaran fungsionaris partai.
"Kerap diinstruksi kawal dan dukung kebijakan Pro Rakyat pemerintah Jokowi. Rakyat, publik luas menjadi penilai sah atas semua relasi ini. Pak SBY memang tidak berkuasa lagi, tapi bukan berarti boleh difitnah dan dituduh," pungkasnya.
Terkait tudingan itu, SBY menurutnya sudah mengeluarkan pernyataan klarifikasi dan bantahan. Tak hanya SBY, sebanyak 5 mantan menteri era SBY dan Seskab era SBY, Dipo Alam turut meng-clear kan tak ada surat apapun ke Presiden SBY terkait Petral itu masuk ke mejanya.
"Jadi, kini giliran Menteri Said klarifikasi tuduhannya kepada SBY. Di negeri ini tak ada yang kebal hukum. Tak ada pula yang boleh se-ngawurnya mencemarkan nama baik siapapun. Ini sangat serius," tegasnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA