Nahdlatul Ulama menyatakan tidak akan melakukan lobi politik untuk mempertahankan kadernya sebagai menteri dalam kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo."NU hanya "jam'iyah diniyah" atau lembaga keagamaan yang terus menyuarakan suara rakyat. NU bukan partai politik yang mau ngelobi politik," kata Sekjen NU Marsudi Syuhud dalam acara Pra Muktamar NU ke- 33 di Pesantren Al- Kautsar Al- Akbar, Jalan Pelajar Timur Ujung, Minggu (17/5/2015).
Sebagai ormas, NU mengingatkan kadernya yang dipercaya dalam pemerintahan untuk menjalankan tugas secara baik, untuk kemajuan bangsa yang menjadi cita-cita NU.
"Kita menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menilai kinerja kader NU yang berada dalam pemerintahan. Jika belum sesuai dengan keinginan masyarakat atau mimpinya Presiden, terserah Presiden," jelasnya.
NU menyerahkan sepenuhnya kewenangan dalam menilai kinerja anggota kabinet kepada Presiden Joko Widodo, sekaligus mengambil keputusan reshufle."Semua itu urusan Presiden. Pasti ada penilaian dan kita tidak tahu seperti apa penilaiannya," pungkasnya.
Sementara, Kader NU yang menjadi Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar enggan mengomentari rencana reshufle yang menjadi salah satu isu politik nasional tersebut. [ben]
KOMENTAR ANDA