Belasan guru honorer yang berunjuk rasa di Kantor Walikota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis menyebutkan, pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan sengaja mengabaikan surat dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk menutupi banyaknya data bodong dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS pada tahun 2014 lalu.Bahkan menurut mereka, Kepala BKD Kota Medan Lahum Lubis tidak mengakui surat dari MenPAN-RB tersebut ketika ditunjukkan oleh para guru honorer untuk mendesak agar data mereka segera di verifikasi dan divalidasi untuk dilaporkan ke MenPAN-RB paling lambat 15 Agustus 2014 lalu.
"Bapak dulu menyebutkan, kami mengada-ngada waktu kami menunjukkan surat dari MenPAN-RB. Padahal surat yang kami tunjukkan itu kami langsung ambil ke Jakarta dan distempel basah oleh kementerian," kata salah seorang pengunjuk rasa Fakhrul Lubis kepada Lahum Lubis yang menerima mereka saat berunjuk rasa, Rabu (13/5/2015).
Pernyataan dari pengunjuk rasa ini sendiri tidak dijawab oleh Lahum Lubis. Ia hanya terdiam dan tidak memberikan tanggapan terhadap apa yang dipersoalkan oleh pengunjuk rasa. Asisten I Pemko Medan, Musaddat akhirnya berbicara menerima aspirasi para pengunjuk rasa.
"Aspirasi dari rekan-rekan sekalian ini akan saya sampaikan kepada walikota, supaya membuat SPTJM K1 dan K2 yang tidak lulus sesuai permintaan MenPAN-RB dan BKN," ujarnya.[rgu]
.jpg)
1152362823.jpg)
KOMENTAR ANDA