Belasan guru honorer kembali melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Walikota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis, Rabu (13/5/2015). Mereka meminta agar Pemerintah Kota Medan segera melakukan menerbitkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) mengenai verifkasi dan validasi tenaga honorer kategori II yang tidak lolos seleksi menjadi CPNS tahun 2014.Menurut mereka, verifikasi dan validasi dari data ini akan menguak banyaknya manipulasi data tenaga honorer K I dan K II yang terjadi di Kota Medan.
"Sampai saat ini Pemko Medan tidak pernah mengeluarkan data verifikasi dan validasi ini, ada apa?," kata Fakhrul Lubis, Guru Honorer di SD Negeri 060833 Jalan Agenda, Medan.
Menurut guru honorer yang sudah 13 tahun mengabdi ini, proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS pada tahun 2014 lalu penuh dengan manipulasi data. Hal ini dibuktikan dengan lulusnya beberapa nama yang menurut mereka tidak pernah masuk dalam daftar verifikasi dan validasi dari kalangan honorer.
"Nama yang lulus justru nama bodong itu yang buat saya kesal," ujarnya.
Desakan agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan segera melakukan validasi data tenaga honorer K I dan K II ini didasarkan pada surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) tertanggal 30 Juni 2014 yang pada poin ketiga meminta agar seluruh jajaran kementerian, Jaksa Agung, Kepala LPNK, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan validasi dan verifikasi data tenaga honorer yang tidak lulus pengangkatan CPNS dengan berpedoman pada PP 56 tahun 2012 disertai dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) mengenai data tersebut.
Menurut pengunjuk rasa hal inilah yang tidak dilakukan oleh Kepala BKD Kota Medan, Lahum Lubis karena untuk menutupi banyaknya data bodong dalam pengangkatan CPNS dari kalangan Honorer pada tahun 2014 tersebut.
"Usut dugaan manipulasi data tenaga honorer K I dan K II," sebut mereka.[rgu]
.jpg)
1152362823.jpg)
KOMENTAR ANDA