Fakta persidangan Sutan Bhatoegana, mantan ketua komisi VII DPR RI bahwa dirinya tidak sendirian menerima THR terkait pembahasan APBNP Kementerian ESDM sepatutnya diusut tuntas.Koordinator Indonesia Energi Watch (IEW), M. Adnan Rarasina menegaskan, secara jelas dalam surat dakwaan Sutan, para pimpinan Komisi VII waktu itu antara lain wakil ketuanya, Zainuddin Amali yang sekarang Sekjen Golkar Ancol bersama anggota Komisi VII DPR periode 2009-2014 lainnya, turut menikmati duit suap dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dengan perincian, empat pimpinan masing masing menerima 7.590 dolar AS, 43 anggota komisi VII masing masing menerima 2.500 dolar AS serta sekretariat komisi menerima 2.500 dolar AS. Uang suap tersebut bersumber dari Kepala SKK Migas masa itu, Rudi Rubiandini.
Peran dari Zainuddin Amali (ZA) yang aktif membangun lobi dan komunikasi dengan SKK Migas selaku pihak yang ditugaskan oleh kementerian ESDM sebagai penyedia dana pelicin pembahasan APBNP ini diungkapkan sendiri oleh Rudi. Rudi, ulas Adnan, menyebut bahwa dirinya bersama Johanes Wijanarko pernah bertemu dengan ZA di Hotel Indonesia pada tahun 2013.
"Ini jelas menunjukan bahwa adanya pembicaraan mengenai THR dan koordinasi nonteknis lainnya dalam pertemuan tersebut," jelas Adnan melalui rilis tertulisnya, Senin (11/5/2015).
Menurut Adnan, tidak bisa Sutan Batogana sendirian menanggung resiko hukum mengingat struktur organisasi pimpinan komisi VII bersifat kolektif kolegial.
"KPK yang sedang babak belur dihantam badai kriminalisasi tidak usah ragu-ragu untuk mengusut keterlibatan orang kuat yang terlibat meskipun orang-orang ini sedang dekat dengan pusat pusat kekuasaan baik istana maupun partai politik, termasuk ZA," tegasnya.
Adnan menambahkan, perbuatan yang dilakukan oleh Zainudin Amali dan anggota Komisi VII lainnya tersebut terang-terangan bisa dikategorikan masuk dalam kejahatan bersifat extra ordinary crime, maka sudah seharusnya dihukum seberat beratnya seperti vonis Akil Muktar dalam kasus suap di MK.[rgu]
KOMENTAR ANDA